· Warisan Melayu Bengkulu

Sekilas Catatan Kesejarahan

by Agus Setiyanto

Belum diketahui secara pasti sejak kapan masuknya orang-orang Melayu ke Bengkulu. Namun meski tak banyak, ada beberapa sumber sejarah yang bisa dipakai untuk melacak keberadaan orang-orang Melayu di Bengkulu. Diantara beberapa arsip yang menyebut tentang keberadaan orang-orang Melayu Bengkulu antara lain :

1. Aantekeningen Gedurende de Reis te Benkoelen door Perez, met bijlagen Maleisch Brieven en Stukken Over Maleisch Hoofden, 1835, berisi surat-surat dari para kepala pribumi Bengkulu, termasuk laporan mengenai peristiwa terbunuhnya gezaghebber di Seluma pada tahun 1835.

2. Rapport van Nahuijs over het Engelsch Etablissement Benkoelen, 1823, berupa laporan perjalanan Nahuijs ke Bengkulu pada tahun 1823, yang memuat keadaan umum masyarakat Bengkulu saat itu.

3. Relaas van de Anachodas Daing Soepoe en Boegis. Wegens de Staat en Gelegenheid van Bancahoeloe Gegeven te Batavia, 1783, yang berisi tentang keadaan Benteng Marlborough, para kepala pribumi Bengkulu, serta para anak keturunan Raden Tumenggung Wiriodiningrat.

4. Memorie Betrekkelijk de Bezitting Benkoelen om te Dienen tot Leiding van de Ambtenaar, Welke nu af en de Vervolge met het Gezag aldaar zal Worden Belast, 1826, yang berisi seluk beluk kehidupan para Pangeran pribumi Bengkulu, dan Daeng Mabella, terutama dalam kaitannya dengan pergantian jabatan serta gaji yang diterima dari pemerintah Belanda.

5. Extract Uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie, Batavia, den 7 Februarij 1839, berisi tentang pengangkatan Raden Muhamad Zein sebagai kepala orang asing, dan juga pengangkatan Sultan Muko-Muko, serta pengaturan gajinya.

6. Extract uit he Register der Resolutien van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie, in Rade, Buitenzorg, den 25 October 1834, yang memuat laporan tentang permohonan Sultan Indrapura yang ingin menggabungkan kembali wilayah Muko-Muko dengan wilayahnya, serta keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan Sultan Indrapura itu.

7. Nota over Benkoelen Geschreven te Padang 18 Februari 1840, door Resident van Ajer Bangis, de Perez, memuat laporan tentang pemilihan Sultan Muko-Muko.

8. Geslachtslijsten van Orang Baleij Banto, merupakan silsilah elite pribumi Sungai Lemau yang dimulai dari Baginda Raja Sakti.

9. Papieren Omtrent eene te doene Ondernemingen tegen Bezittingen der Engelsche ten Bencoelen op Sumatra Westkust, 1766, yang berisi Undang-Undang Adat di wilayah Sillebar mengenai Kerbau Jalang, dan surat perjanjian antara Pangeran Sillebar dengan Edward Coles Moeda,

10. Acte van Aanstelling, 1750, memuat tentang Undang-Undang Adat dari Sultan Banten untuk wilayah Sillebar yang ditulis pada tahun 1079 Hijriah (1688 Masehi).

11. Stukken over de Eigendom Bewijze van ’s Gouvernements, specerij perken te Benkoelen, 1804, Afschrijft, Maleisch Schrift, (Arsip Nasional B: 5/7), yang memuat surat perjanjian antara Pangeran Sillebar dengan Walter Ewer tertanggal 1 Maret 1804.

12. Papieren Omtrent eene te doene Ondernemingen tegen Bezettingen der Engelsche te Bencoelen op. S.W.K. 1783, met Kaart. 1 deel, Bahasa Melayu, (Arsip Nasional B: 5/6),yang berisi urat perjanjian antara Daeng Mabella dengan Pangeran Sillebar dan anak Marga Pagar Agung Pada tanggal 1 Juni 1820, berisi tentang pengaturan wilayah kekuasaan Pangeran Sillebar oleh Daeng Mabella, serta pengaturan mengenai sistem tanam lada, pala, kopi, dan cengkeh.

13. Stukken over de Eigendom Bewijze van ’sGouverments Specerij Perken te Benkoelen, 1804, Afschrijft, 1 deel, nb. Bahasa Melayu, (Arsip Nasional B: 5/7), yaitu surat pernyataan Raffles tentang pemberian tunjangan kepada Pangeran Nata Di Raja dari Sillebar pada Tanggal 1 Juni 1820, yang berisi penaikan tunjangan sebesar 100 rupiah per bulan, sehingga naik menjadi 150 Rupiah per bulan.

14. Stukken over de Eigendom Bewijze van ’s Gouverments Specerij Perken te Benkoelen, 1825, afschrijft, 1 deel, nb. Bahasa Inggris dan Melayu (Arsip Nasional B: 5/7), yaitu: Surat Persumpahan Pangeran Nata Di Raja kepada Residen Belanda Verploegh pada bulan Juli tahun 1825, yang berisi pernyataan setia Pangeran Nata Di Raja kepada pemerintah Belanda.

15. Surat protes para kepala pribumi Bengkulu kepada Residen Belanda, Verploegh tertanggal 15 September 1826, (Arsip Nasional B: 5/4), yang berisi protes atas pemberangkatan kapal Inggris yang akan membawa istri-istri dan anak-anak pribumi Bengkulu ke luar pulau, karena bertentangan dengan hukum adat mereka.

16. Rekest van Radja Bangsawan (Arsip Nasional B: 5/7), berisi permohonan tunjangan untuk Pangeran Sillebar yang sejak tahun 1825 hingga tahun 1828 belum diberikan oleh pemerintah Belanda.

17. Surat Depattie Tjinta Mandie kepada Depattie Tandjong Erang Tertanggal 26 Juni 1835, (Arsip Nasional B: 7), yang berisi saran agar tidak bekerja-sama dengan pihak pemerintah Belanda.

18. Brieven aan den Ass. Resident Benkoelen P. de Perez, 1835, (Arsip Nasional B: 7), yang memuat laporan tentang terbunuhnya gezaghebber Seluma pada tanggal 28 Juni 1835.

19. Brieven aan en Ass Resident Benkoelen P. de Perez, 1835, disalin dari huruf Jawi Melayu (Arsip Nasional B:/7), yang berisi Laporan para Kepala Pribumi Selumah tentang Kejahatan Orang-Orang Pasyemah, yang terisi tentang kejahatan orang Pasyemah di wilayah Selumah yang telah merusak pasar dan membunuh Boss (Gezaghebber) di Selumah.

20. Aanteekeningen van N. Hewtson, Kontroleur van Manna, Betreffende het Landschap Pasemah Oeloe Mnna, d.d. 27 September 1850, yang memuat tentang kelakuan orang-orang Pasemah baik pada zaman Inggris maupun pada zaman Belanda .

21. Oendang-Oendang Peratoeran Bimbang Radja-Radja dan Raden-Raden Jang Terpakei Dalem Residensi Benkoelen, yang berisi peraturan mengenai pelaksanaan bimbang (pesta) untuk golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa.

22. Oendang-Oendang Adat Lembaga Melayoe Jang Dipakei Oleh Radja Dengan Penghoeloe Dalem Negri Bangkahoeloe Soedah Diserapatkan Dengan Henry Robert Lewis Eskuwir yang Djadi Madjesteriat Ketika Itoe, yang berisi pengaturan mengenai hukum adat pribumi Bengkulu yang ditulis dalam huruf Arab berbahasa Melayu.

23. Eenige Archiefstukken Betreffende de Vestiging van de Engelsche Factorij te Benkoelen in 1685, berisi surat menyurat antara pejabat Inggris di Bengkulu dengan para pejabat Inggris di Madras, Indrapura, maupun dengan wakil Sultan Banten di Sillebar.

24. Oude Brieven uit een Benkoeloesch Archief (1847-1874), antara lain memuat peraturan tentang larangan berpayung bagi para Kepala Pribumi yang tidak sesuai dengan jabatannya.

25. Iets Over het Ontstaan van Eenige Regent Schappen in de Adsistent Residentie Benkoelen, door J.A.W. van Ophuijsen, memuat tentang silsilah keturunan Pangeran Sungai Lemau, pangeran Sungai Itam, dan Pangeran Sillebar.

26. Brief dd. 7 September 1824 van Resident Prince aan Goerge Swinton te Calcutta, yang melaporkan kegemparan di kalangan para kepala pribumi Bengkulu yang memprotes terhadap kebijaksanaan Inggris yang akan menyerahkan wilayah Bengkulu kepada pihak Belanda.

27. Lijst van te Benkoelen Aanwezige Engelsche Grafschriften Opgemaakt Door W, Bakker, berisi tentang daftar orang-orang Inggris yang meninggal di Bengkulu yang ditulis pada batu nisan.

28. De Familie Daing Mabella, volgens een Maleisch Handschrift, memuat petualangan anak keturunan Daeng Mabella ke Bengkulu pada zaman Inggris hingga akhir hayatnya.

29. Bahoewa Inilah Asal-Oesoel, merupakan tulisan para raja-raja Sungai Lemau hingga Pangeran Muhammad Syah, yang berisi berbagai kegiatan pemerintahan adat pribumi Bengkulu yang disusun menjadi 44 patsal.

Di samping itu, masih ada beberapa karya yang dapat di kategorikan sebagai sumber primer atau cukup dekat dengan sumber primiernya. Karya-karya itu antara lain, meliputi : (1) The History of Sumatra, karya Willian Marsden, yang pernah menjabat sebagai sekretaris pada pemerintah Inggris di Bengkulu tahun 1776. Karya besar ini banyak memuat laporan mengenai hukum adat penduduk pribumi Bengkulu, termasuk juga kehidupan para kepala pribumi Bengkulu pada abad XVIII. (2) Brieven Over Benkoelen, Padang, het rijk van Menangkabouw, Rhiouw, Singapoera, en Poelo Pinang, juga merupakan karya memoar yang ditulis oleh pelaku sejarah, yaitu Nahuijs yang pernah mengunjungi Bengkulu pada tahun 1823. Karya yang diterbitkan pada tahun 1828 ini juga memuat laporan mengenai keadaan umum masyarakat Bengkulu dan orang-orang Melayu pada saat itu. (3) Moko -Moko, adalah karya Rutte yang diterbitkan pada tahun 1870. Karya ini memuat laporan tentang keadaan umum masyarakat di wilayah Muko-muko sektiar tahun 1858. (4) Benkoelen Zoo als het is, en de Benkoelezen zoo als zij zijn in 1843, merupakan karya faktual yang diterbitkan pada tahun yang sama (1843) yang ditulis oleh L. van der Vinne. Karya ini selain memuat laporan tentang lapisan masyarakat Bengkulu pada tahun 1843, juga menjelaskan karakter masyarakat Bengkulu termasuk gaya hidup para kepala pribuminya serta orang-orang Melayu. (5) Verkiezing van een Toeankoe van Mokko-Mokko in 1822, adalah karya Wellan, seorang arsiparis khusus untuk wilayah Sumatra. Karya ini ditulis berdasarkan hasil laporan Jack ketika ke Muko-Muko pada tahun 1822.

Menurut laporan Kolonel Nahuijs yang pernah berkunjung ke Bengkulu pada tahun 1823, menyebutkan bahwa orang-orang Melayu tinggal di tepi-tepi pantai, yang kemudian di kenal dengan sebutan Kampung Melayu (Nahuijs, 1823: 28).

Dua puluh tahun kemudian, Van der Vinne mengelompokkan orang Melayu sebagai lapisan masyarakat di Bengkulu yang jumlahnya paling besar. Mereka datang dari berbagai dusun sebagai perajin dan usaha kecil-kecilan. Mereka berasal dari wilayah Tiga Belas, dan dari dataran tinggi di daerah pegunungan Sumatera Barat (Padang). Pada awalnya mereka datang dalam kondisi yang miskin, bahkan hidup hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi kemudian banyak yang menjadi kaya karena telah berhasil dalam dunia perdagangan (L. van der Vinne, 1843 : hlm. 558-564).

Dalam perspektif kebudayaan, tercatat ada tiga corak (kalau boleh dibilang : mainstream) kebudayaan atau baca : tradisi yang dianggap baku (dibakukan) dalam tata kehidupan masyarakat Bengkulu pada zamannya — yaitu tradisi Malim, tradisi Ulu, dan tradisi Melayu. Ketiga tradisi tersebut tercatat dalam sebuah “Adatrechtbundel” yang diberi label “Adat Lembaga in Bengkoelen 1910 – 1911 (Adatrechtbundel deel: XI, -s’Gravenhage : 1915).

Demikian juga dengan produk tradisi Melayu, diantaranya nampak jelas melalui tulisan-tulisan yang beraksara Melayu (Melayu schrift atau Latijn-schrift).

Tidak sekedar itu saja — masih cukup banyak yang bisa dicermati, terutama dalam prosesi ritual —- pesta adat yang lebih dikenal dengan sebutan “bimbang”. Kata “bimbang” ini sebetulnya tidak saja mengacu pada prosesi adat perkawinan, tetapi juga mengacu pada prosesi pengangkatan kepala suku, prosesi adat memanen hasil pertanian (yang sering disebut dengan istilah “mendundang benih”), upacara adat sunatan, upacara adat melubangi telinga (menindik), upacara adat penyambutan tamu kehormatan, dan lain-lain yang termasuk acara-acara yang dianggap monumental ( Adatrechtbundel: XI, 1915:350-351).

Mengenai bimbang, William Marsden dalam karyanya The History of Sumatra menyebutkan, bahwa bimbang merupakan pesta rakyat dimana orang-orang muda dapat saling bertemu dan bercakap-cakap di atas sebuah arena balai atau panggung. Di samping itu, bimbang juga diselenggarakan dalam rangka pengangkatan kepala suku (William Marsden, 1966: 266).

Pesta adat tersebut tampaknya ada kemiripan polanya dengan tradisi – adat Jawa. Dalam tradisi Jawa, juga dikenal upacara selamatan yang disertai pesta seperti: puputan (hari kelahiran), potong rambut pertama, tedhak bhumi (anak mulai menginjakkan tanah), sunatan, perkawinan, sedekah bhumi, potong padi, dan lain-lain (Koentjoroningrat, 1980: 341).

Menurut adat lembaga over huwelijks en erfrecht in Benkoelen 1910-1911, yaitu adat lembaga yang mengatur tentang hukum perkawinan dan hukum waris, bimbang merupakan salah satu rangkaian upacara dalam proses perkawinan pada masyarakat Bengkulu. Sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, ada proses upacara yang mendahuluinya, yaitu upacara memadu rasan (pertunangan). Pengertian bimbang itu sendiri telah diatur dalam adat lembaga yang isinya sebagai berikut:

Adapoen jang dinamai bimbang jaitoe keramaian jang diperboeat akan kehormatan kawin (Adatrechtbundel: XI, 1915:310).

Bimbang juga digolongkan menjadi dua, yaitu bimbang gedang (pesta adat perkawinan yang biasanya dilakukan oleh lapisan masyarakat atas atau golongan elite pribumi), dan bimbang kecil, yaitu pesta adat perkawinan rakyat kebanyakan (St. Kdeir, 1870: II).

Bimbang adat Melayu ini pada umumnya berkembang di wilayah atau tempat-tempat yang terbuka sebagai jalur perdagangan — terutama pasar —-yang memudahkan masuknya para pedagang Melayu yang berniaga di pasar-pasar tersebut, yang kemudian terjadi proses asimilasi, akulturasi budaya, kolonisasi, dan pada akhirnya masuklah pengaruh tradisi budaya Melayu (Abdullah Siddik, 1980:269).

Pengaruh budaya Melayu pada masyarakat Bengkulu barangkali juga dapat dilacak melalui laporan Wink yang pernah menjabat sebagai kontrolir untuk binenlands-bestuur di Lais (Bengkulu Utara) pada tahun 1922-1924, mengenai silsilah Tuanku Sultan Mardu Alam Syah dari kerajaan Indrapura (Pagaruyung/Minangkabau). Dalam silsilah tersebut diterangkan, bahwa Tuanku Sultan Mardu Alam Syah mempunyai seorang anak bernama Sutan Mohammad Jasin yang bergelar Raja Mahkota Alam pergi ke daerah Lebong (Rejang-Lebong), dan mendirikan sebuah dusun yang diberi nama Kota Rukam. Sutan Mohammad Jasin kemudian menikah dengan Putri Cindar Diwi, anak perempuannya kepala suku Rejang yaitu Raja Imbang Jaya (P. Wink, 1926:11-12).

Berdasarkan sumber tersebut, paling tidak dapat diketahui adanya hubungan kekerabatan antara kerajaan Indrapura (Paguruyung/Minangkabau) dengan latar belakang budaya Melayu dengan masyarakat Rejang (Bengkulu). Melalui hubungan kekerabatan yang diperkuat dengan sistem perkawinan itu maka terjadilah penyerapan budaya Melayu pada masyarakat suku-bangsa Rejang. Di samping melalui sistem perkawinan, juga diperkuat melalui sistem kolonisasi orang-orang Melayu, terutama kaum pedagang yang kemudian mendukung berdirinya sebuah pasar.

Perkembangan selanjutnya, pasar tidak sekedar sebagai pusat pertukaran atau jual-beli barang-barang, tetapi juga mengembang sebagai pusat komunitas. Bahkan dari kaca mata Max Weber, pasar tidak saja merupakan pusat aktivitas ekonomi, tapi juga menjadi merupakan bagian dari kehidupan sistem politik (Sartono, 1977: 11-13).

Oleh karenanya pada setiap pasar muncul elite politik sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengaturnya. Demikian juga yang terjadi dalam masyarakat tradisional, terutama pada setiap distrik di wilayah Bengkulu. Setiap pasar dikepalai oleh seorang datuk (kepala pasar) yang juga membawahi dusun-dusun disekitarnya. Setiap dusun di sekitar pasar pada umumnya dikepalai oleh seorang pemangku. Dengan demikian, kedudukan pemangku berada di bawah struktur kekuasaan seorang datuk. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan bimbang (pesta perkawinan adat), khususnya bimbang adat Melayu tidak cukup melalui izin seorang pemangku, tetapi juga harus mendapat legitimasi dari seorang datuk.

Sekilas Tradisi Bimbang Melayu

Menurut tradisinya, bimbang adat Melayu terbagi dalam lima rangkaian aktivitas,

dan setiap aktivitas digunakan ukuran hari. Hari yang pertama disebut dengan istilah hari mufakat adik-sanak, yaitu aktivitas dari tuan rumah mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan sanak famili termasuk nenek-mamak, besar-kecil, tua-muda, untuk memberitahukan dan sekaligus meminta kesepakatan segenap sanak-familinya mengenai rencana menyelenggarakan acara bimbang. Mufakat adik-sanak ( pertemuan keluarga) ini merupakan manifestasi konkrit dari semangat ikatan kekerabatan yang kuat. Oleh karenanya pertemuan keluarga itu tidak sekedar pemberitahuan, tetapi juga menuntut partisipasi aktif setiap anggota keluarga baik dalam wujud sumbangan pemikiran maupun sumbangan material yang berkaitan dengan acara gawe bimbang (penyelenggaraan pesta perkawinan).

Hari kedua disebut hari mufakat raja – penghulu, yaitu aktivitas adik-sanak atas nama tuan rumah mengundang datuk (kepala pasar), pemangku (kepala dusun), penghulu muda (kepala urusan perkawinan), punggawa (pamong dusun), imam (kepala masjid), chatib (juru khotbah), bilal (juru adzan), maupun garim (penjaga masjid/ surau) untuk mengusulkan mengenai rencana mengadakan acara bimbang. Biasanya setelah diteliti segala macam persyaratan dan perlengkapannya, maka mereka memberikan kata sepakat.

Hari ketiga disebut hari memecah nasi, yaitu mengumpulkan kembali adik- sanak, raja-penghulu, serta orang-orang yang di sekelilingnya untuk mematangkan rencana gawe bimbang. Disebut hari memecah nasi karena pada hari itu diadakan jamuan makan bersama oleh tuan rumah. Akan tetapi acara intinya adalah pembentukan acara kerja bimbang (panitia pelaksana bimbang) yang dipimpin oleh tua kerja (ketua panitia). Biasanya susunan panitianya terdiri dari : tua kerja, tua jenang, jenang luar dan jenang dalam, tua gulai, tua juadah, tukang sirih dan rokok, induk inang, juru bilik, dan pengapit.

Istilah Tua kerja dalam hal ini adalah orang yang dipercayai untuk mengepalai pelaksanaan acara bimbang (ketua panitia), yang terdiri dari dua orang yaitu satu orang laki-laki (Tua kerja laki-laki) , dan satu orang lagi perempuan (tua kerja perempuan). Tua kerja laki-laki membagi-bagikan tugas khusus kepada kaum laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta bimbang, seperti menegak pengoedjoeng (mendirikan tarub), menyebarkan undangan khsusus kaum laki-laki, mengundang tukang musik, dan lain sebagainya, sedangkan tua kerja perempuan memberikan tugas khusus bagi perempuan seperti menyebarkan undangan khusus untuk kaum perempuan, memasak, merias pengantin, mengapit pengantin, dan lain sebagainya. Sebagai ketua panitia, mereka memiliki tanggungjawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pesta bimbang.

Yang dimaksud dengan Tua jenang, yaitu orang yang diberi tugas untuk menentukan siapa saja dan berapa banyak tamu yang diundang. Seperti halnya dengan tua kerja, Tua jenang inipun terdiri dari dua orang, yaitu satu orang laki-laki yang disebut tua jenang laki-laki dan satu orang perempuan yang disebut tua jenang perempuan.

Jenang luar adalah orang yang diberi tugas untuk menyebarkan undangan, sedangkan jenang dalam bertugas sebagai penanggungjawab terhadap tamu undangan (penerima tamu undangan), yang biasanya juga dibantu oleh Jenang luar setelah selesai tugasnya sebagai penyebar undangan.

Tua gulai adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab soal masak-memasak, yang biasanya dipilih paling sedikit tiga orang perempuan yang tua dan yang sudah berpengalaman dalam hal memasak. Disebut tua gulai barangkali menu yang disajikan pada umumnya memang ada kuahnya (gulainya). Menurut bahasa tradisi mereka, gulai diartikan sebagai sayuran yang berkuah.

Tua Juadah adalah orang yang dipercaya untuk membuat juadah (kue-kue) sebagai pelengkap perjamuan, yang biasanya dipilih sedikitnya tiga orang prempuan yang sudah berpengalaman dalam hal membuat dan menyajikan makanan ringan.

Sementara itu tukang sirih dan rokok bertugas untuk menyajikan dan melayani para tamu undangan yang akan menikmati sirih maupun rokok. Menyediakan sirih dan rokok merupakan kebiasaan bagi tuan rumah yang melaksanakan acara bimbang (pesta perkawinan). Pada zaman dahulu kebiasaan mengunyak sirih dan merokok memang sudah menjadi tradisi bagi kaum laki-laki pada masyarakat Bengkulu khususnya masyarakat Rejang hingga pada awal abad ke 20.

Induk inang adalah orang yang bertugas untuk menata (merias) pengantin, yang cukup dilakukan oleh dua atau tiga orang perempuan yang sudah mempunyai pengalaman dalam hal tata rias pengantin. Biasanya mereka sudah menyediakan peralatan dan perlengkapan seperti pakaian, atribut-atribut, asesori, dan dekorasi pengantin.

Untuk keperluan pesta perkawinan, tuan rumah (penyelenggara pesta) biasanya memerlukan pinjaman barang-barang seperti barang pecah-belah (piring, gelas/cangkir, tempat memasak, dan lain-lain), kayu, tikar, meja, kursi, dan lan-lain. Di samping itu, juga ada kebiasaan para sanak famili, tetangga, serta para tamu undangan memberikan sumbangan dalam berbagai macam bentuk barang baik yang masih mentah maupun yang sudah jadi (masak) untuk keperluan pesta, seperti kelapa, beras, ayam, juadah (kue-kue), dan lain sebagainya. Untuk menangani urusan keluar masuknya barang-barang itu, maka diangkatlah beberapa orang (sedikitnya dua orang laki-laki dan dua orang perempuan) sebagai juru bilik.

Tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan acara pesta pernikahan adalah pengapit, yaitu orang yang mendapat tugas untuk mengapit (menjaga) pengantin. Pengapit ini biasanya diserahkan kepada dua orang gadis belia yang akan menemani kedua mempelai. Untuk keperluan tugasnya, biasanya mereka membawa masing-masing sebuah kipas guna mengipasi kedua mempelai terutama bila sedang bersanding (duduk dipelaminan).

Hari keempat disebut hari maulud nabi. Hari ini merupakan hari puncaknya acara bimbang, yaitu hari bertemunya kedua mempelai dan sekaligus sebagai hari akad nikahnya. Biasanya mempelai laki-laki beserta rombongannya datang ke rumah mempelai perempuan sekitar pukul 10.00 siang hari untuk melangsungkan akad nikah di hadapan penghulu muda, imam, chatib, bilal, garim, serta disaksikan para kepala adat seperti datuk, pemangku, punggawa, adik-sanak, dan segenap tamu undangan. Meskipun imam dan chatib tugas rutinnya adalah sebagai pemimpin masjid dan juru kotbah, tetapi dalam acara pernikahan mereka berperan sebagai wali nikah pihak mempelai perempuan. Selesai acara akad nikah, kedua mempelai kemudian disambut oleh para tamu dan diarak keliling dusun.

Hari kelima disebut pengantin mandi-mandi, yang berlangsung pada sore harinya setelah pengantin akad nikah. Kedua mempelai mulai bersanding (duduk berdekatan), dan setelah saling menyiram air setimba, mereka dimandikan air yang telah dicampur dengan kembang (bunga) tujuh warna oleh ibu pengantin perempuan. Acara mandi-mandi ini diiringi musik serunai (sejenis terompet). Selanjutnya pada malam harinya diadakan pesta besar yang disebut bimbang gedang. Di samping acara perjamuan, juga ada acara joget dan tari tepuk tangan, dan nyanyi, diiringi oleh seperangkat alat musik tradisional seperti: gong, kelintang, serunai (sejenis terompet yang terbuat dari batang pohon yang dilubangi di tengahnya), gendang, biola, dan rebana.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan adat bimbang Melayu yang berkembang di Bengkulu hingga awal abad XX telah mendapat tantangan yang cukup serius dari kaum pembaharuan Islam baik yang tergabung dalam Jamiyat Khair atau Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) asal Minangkabau, maupun kelompok reformis Islam (Muhammadiyah) asal Yogyakarta yang telah masuk ke Bengkulu pada perempatan abad ke 20. Menurut penilaian kedua kaum pembaharuan Islam tersebut, bahwa pelaksanaan adat bimbang di Bengkulu di samping membutuhkan prosedural yang rumit dan memakan waktu berhari-hari, juga terkesan pemborosan material yang berlebihan (G.F. Pijper, 1990: 246).

Warisan Local Genius, Aset Wisata

Bangkrut suburnya sebuah produk kebudayaan sangat tergantung pada daya dukung persepsi dan responsi masyarakatnya. Bilamana masyarakatnya sudah mulai bosan dan jenuh dengan produk kebudayaannya sendiri, dan sudah mulai gandrung dengan produk budaya luar… maka dapat dipastikan lambat ataupun cepat produk kebudayaannya akan mengalami kebangkrutan.

Sebaliknya, bila produk-produk kebudayaan itu masih setia dipertahankan sebagian besar lapisan masyarakatnya dan ditradisikan dari generasi ke generasi, bisa dipastikan produk budaya lokal tersebut membumi menjadi local genius.

Untuk mencapai sebuah produk budaya yang local genius, tentu saja dibutuhkan magnit-magnit yang tidak saja sebagai daya pembangkit bagi dirinya, tetapi juga daya tarik dan ruang gerak yang lebih luas. Dan tidaklah berlebihan bahwa ruang gerak yang luas tersebut dapat tercapai melalui jalur wisata. Sebab, secara operatif, antara budaya dan wisata, keduanya tidak sekedar saling melengkapi, melainkan interdepedentif (saling ketergantungan).

“Budaya tanpa wisata, bak ruh yang kehilangan jasadnya. Dan wisata tanpa budaya, bagai jasad tak bernyawa”. Adagium ini tidak berlebihan. Artinya, sebuah produk budaya hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, bila telah menyatu dengan produk wisata. Dengan bahasa lain, keduanya akan bersinar terang, jika dijadikan dalam sebuah paket “tourist art” (seni wisata). Dan tentunya, daya tarik atau magnit yang dapat menimbulkan rasa kesenangan, kesejukan, kenyamanan, ketentraman inilah yang akan menjadi benang merahnya dalam pembangunan kepariwisataan.

Demikian juga yang terjadi dengan produk budaya Melayu — yang sudah membaur dan menyatu dalam kesadaran kebudayaan masyarakat Bengkulu yang sekarang. Bahkan pengaruh budaya Melayu tersebut cukup menonjol pada setiap kesempatan prosesi-prosesi ritual, seperti pesta pernikahan, Sunatan Rasul (khitanan), Katam Kaji (Katam Qur’an), Potong Rambut (Membuai Anak), dan lain sebagainya.

Di bidang keseniannya pun dapat dicermati dengan bermunculannya kelompok kesenian baik berupa sanggar tari, sanggar musik, maupun sanggar teater. Di wilayah Kota tercatat ada 7 kelompok musik Gamat Melayu (data base KSB: 2003), belum termasuk kesenian Dendangnya. Bahkan para pekerja seni yang tergabung dalam wadah Komunitas Seniman Bengkulu (KSB) telah membentuk kelompok teater tradisional yang berlabel “Panggung Bangsawan Bengkulu”sejak tahun 2000. Seni pertunjukan rakyat dalam bentuk teater tradisional tersebut tidak sekedar berpotensi sebagai pelestarian budaya Melayu, tetapi juga aset bagi pengembangan kepariwisataan di Bengkulu.

Yang menjadi persoalan, magnit-magnit kebudayaan yang bagaimana yang perlu diberdayakan agar mampu menjadi sinar penerang dalam kegelapan, dan mampu berdendang ria di atas panggung dunia kepariwisataan. Selanjutnya, siapa saja yang mesti terlibat di dalamnya. Barangkali, persoalan-persoalan inilah yang secara substansial perlu diproritaskan untuk menciptakan sebuah strategi kebudayaan, agar setiap produk budaya lokal berpotensi sebagai daya dukung dalam pembangunan kepariwisataan.

Sebagai bagian dari produk industri pariwisata, maka warisan tradisi ke- Melayu- an tersebut perlu diberdayakan secara optimal agar memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Dan sebaiknya, perumusan empowerment strategy (strategi pemberdayaan) kewisataan ini melibatkan stake holder — para pemikir seni, budayawan, sejarawan, usahawan, maupun para birokrat yang berakal seni.

Penerapan strategi pemberdayaan tradisi ke-Melayu-an ini, paling tidak harus memperhatikan dua hal. Pertama, harus tetap menjaga entitas nilai estetis dan nilai culturalnya. Apabila entitas nilai seninya cenderung terabaikan, maka dikawatirkan dapat menurunkan daya tarik para wisatawan. Dan ini bisa terjamin bila melibatkan peran aktif dari para pemikir atau pekerja seni (seniman ). Selanjutnya, peran sejarawan maupun budayawan diharapkan dapat merekonstruksi serta memanfaatkan sumber daya warisan budaya masa lampau yang potensial dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Yang kedua, yaitu memperhatikan kecenderungan selera kebutuhan para wisatawan. Bahwa wisatawan cenderung ingin menikmati obyek wisata sebanyak-banyaknya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, mudah dijangkau oleh transportasi, aman, nyaman, dan dengan harga semurah-murahnya. Serta keinginan-keinginan lain seperti, ingin makan dan minum yang khas, dapat membeli barang-barang souvenir sebagai cendera mata (baik berupa barang-barang kerajinan, termasuk buku-buku sejarah dan budayanya) di sekitar lokasi wisata.

Untuk mengantisipasi kecenderungan wisatawan yang ingin menikmati hasil budaya lokal dalam waktu yang relatif singkat, maka diperlukan sebuah produk budaya yang packaged (sudah dikemas) dalam format yang kecil dan padat.

Bagaimana juga kaum seniman mempunyai andil besar dalam pemasaran produk wisata. Tanpa keterlibatan para pekerja seni, maka produk-produk wisata bagai sebuah patung gelap tanpa pancaran sinar estetika. Sebaliknya, melalui sentuhan olah pemikiran dan olah keterampilan para seniman itulah, produk-produk wisata menjadi lebih bermakna, dan bercahaya, karena tersinari oleh ruh dan kalbunya nilai-nilai estetika.

Karenanya, proaktif para seniman baik secara individual maupun melalui sanggar-sanggar dalam mengemas produk-produk seni wisata tidak saja terbatas pada kemasan seni pertunjukan (seni tari, seni musik, seni teater, seni resitasi), tapi juga berbagai jenis seni rupa murni (seni lukis, seni patung, seni grafis), seni disain, maupun seni kriya (kulit, kayu, logam, dan lain-lain), serta seni multimedia, bahkan mungkin seni alternatif yang bernuansa local genius. Dengan demikian, perlu keterlibatan para seniman dari berbagai bidang spesialisasinya.

Dan sebaiknya, para seniman dalam penggarapan seninya tidak keluar jauh dari koridor bidang ketrampilannya, agar lebih terjamin kualitas produk seninya. Di samping itu, diperlukan sebuah wadah tempat penggemblengan kaum seniman agar tidak terjebak dalam alienasi kebudayaannya.

Keterlibatan secara aktif beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan kewisataan mutlak diperlukan, terutama para stake holder (sebagai mitra) Dinas Pariwisata yang lebih berperan sebagai manajernya. Dan gaya manajerialnya itulah yang nanti mewarnai keberadaan dan perkembangan kewisataan.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah peran Dewan Kesenian Daerah (DKD) atau Dewan Kesenian Kota (DKK), selaku DPR nya kesenian. DKD/DKK tidak saja sekedar sebagai wadahnya para seniman, atau payungnya para sanggar seni, tetapi harus juga mampu menangkap dan mengakomodir segala bentuk pemikiran, ide, serta aspirasi para senimannya. Dengan proaktifnya DKD/DKK ini, maka masyarakat seni dengan segala aktivitas keseniannya dapat dipastikan semakin berkembang cerah. Dan tentunya ini sangat mendukung program kepariwisataan di Bengkulu.

Di samping itu, keterlibatan para pemilik biro travel, biro penerbangan, restaurant, hotel ataupun guesthoese terhadap kewisataan juga sangat diperlukan. Sebab besarnya arus wisatawan terutama dari luar daerah maupun manca, jelas berpengaruh terhadap sumber pengahasilan mereka. Karenanya, setidak-tidaknya, ada kerja sama dengan para seniman baik melalui sanggarnya maupun via DKD/DKK nya (kalau berfungsi). Dan kesejahteraan sosial tersebut tentunya disertai dengan dukungan kontribusi materialnya sebagian dari hasil keuntungan fnansial yang diperoleh dari kunjungan para wisatawan.

Sekian saja !

KEPUSTAKAAN

Aantekeningen Gedurende de Reis te Benkoelen door Perez, met bijlagen Maleisch Brieven

en Stukken Over Maleisch Hoofden, 1835,

Rapport van Nahuijs over het Engelsch Etablissement Benkoelen, 1823,

Relaas van de Anachodas Daing Soepoe en Boegis. Wegens de Staat en Gelegenheid van Bancahoeloe Gegeven te Batavia, 1783,

Memorie Betrekkelijk de Bezitting Benkoelen om te Dienen tot Leiding van de Ambtenaar,

Welke nu af en de Vervolge met het Gezag aldaar zal Worden Belast, 1826,

Extract Uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch

Indie, Batavia, den 7 Februarij 1839,

Extract uit he Register der Resolutien van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch

Indie, in Rade, Buitenzorg, den 25 October 1834,

Nota over Benkoelen Geschreven te Padang 18 Februari 1840, door Resident van Ajer

Bangis, de Perez,

Geslachtslijsten van Orang Baleij Banto,

Papieren Omtrent eene te doene Ondernemingen tegen Bezittingen der Engelsche ten Bencoelen op Sumatra Westkust, 1766,

Acte van Aanstelling, 1750, Stukken over de Eigendom Bewijze van ’s Gouvernements, specerij perken te Benkoelen, 1840, Afschrijft, Maleisch Schrift, (Arsip Nasional B: 5/7),

Papieren Omtrent eene te doene Ondernemingen tegen Bezettingen der Engelsche te Bencoelen op. S.W.K. 1783, met Kaart. 1 deel, Bahasa Melayu, (Arsip Nasional B: 5/6),

Stukken over de Eigendom Bewijze van ’sGouverments Specerij Perken te Benkoelen, 1804, Afschrijft, 1 deel, nb. Bahasa Melayu, (Arsip Nasional B: 5/7),

Stukken over de Eigendom Bewijze van ’s Gouverments Specerij Perken te Benkoelen, 1825, afschrijft, 1 deel, nb. Bahasa Inggris dan Melayu (Arsip Nasional B: 5/7),

Surat protes para kepala pribumi Bengkulu kepada Residen Belanda, Verploegh tertanggal 15 September 1826, (Arsip Nasional B: 5/4),

Rekest van Radja Bangsawan (Arsip Nasional B: 5/7),

Surat Depattie Tjinta Mandie kepada Depattie Tandjong Erang Tertanggal 26 Juni 1835, (Arsip Nasional B: 7),

Brieven aan den Ass. Resident Benkoelen P. de Perez, 1835, (Arsip Nasional B: 7),

Brieven aan en Ass Resident Benkoelen P. de Perez, 1835, disalin dari huruf Jawi Melayu (Arsip Nasional B:/7),

Aanteekeningen van N. Hewtson, Kontroleur van Manna, Betreffende het Landschap Pasemah Oeloe Mnna, d.d. 27 September 1850,

Oendang-Oendang Peratoeran Bimbang Radja-Radja dan Raden-Raden Jang Terpakei Dalem Residensi Benkoelen,

Oendang-Oendang Adat Lembaga Melayoe Jang Dipakei Oleh Radja Dengan Penghoeloe Dalem Negri Bangkahoeloe Soedah Diserapatkan Dengan Henry Robert Lewis Eskuwir yang Djadi Madjesteriat Ketika Itoe,

Eenige Archiefstukken Betreffende de Vestiging van de Engelsche Factorij te Benkoelen in 1685,

Oude Brieven uit een Benkoeloesch Archief (1847-1874),

Iets Over het Ontstaan van Eenige Regent Schappen in de Adsistent Residentie Benkoelen, door J.A.W. van Ophuijsen,

Brief dd. 7 September 1824 van Resident Prince aan Goerge Swinton te Calcutta,

Lijst van te Benkoelen Aanwezige Engelsche Grafschriften Opgemaakt Door W, Bakker,

De Familie Daing Mabella, volgens een Maleisch Handschrift,

Bahoewa Inilah Asal-Oesoel, Bataviaas Genootschap, 1859.

Adatrechtbundels, XI, 1915.‘s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff,

Kartodirdjo, Sartono, (ed.), 1977. Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Kdeir, Sutan, 1912. Oendang-Oendang Peratoeran Bimbang Radja-Radja dan Raden-Raden jang Terpakei dalam Residensi Benkoelen, 1875. NADBG, Deel: XIX, s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff,.

Koentjoroningrat, (ed.,). 1980. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Marsden, William, 1966. The History of Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Nahuijs, 1828. Brieven Over Benkoelen, Padang, het Rijk van Menangkabaouw. Rhiouw, Singapoera, en Poelo Pinang. Breda: F.B. Holingerus Pijpers.

Pijper, G.F, 1990. Fragmenta Islamica, Beberapa Studi Mengenai Islam di Indonesia Awal Abad XX (terjemahan : Tudjimah). Jakarta: UI Press.

Setiyanto, Agus, 2002. Elite Pribumi Bengkulu, Perspektif Sejarah Abad XIX, Balai Pustaka , Jakarta.

Siddik, Abdullah, 1980. Hukum Adat Rejang. Jakarta: Balai Pustaka.

Wink, P, 1926. De Onderafdeeling Lais in de Residentie Bengkoeloe. Batavia: Albrecht & Co

L. van der Vinne, Benkoelen zoo als het is, em de Benkoelezen zoo als zij zijn, TNI, Vijfde, Jaargang, deel.II ,Batavia: Ter Land-Drukkerij, 1843, hlm. 558-564).

July 29, 1766

Bahoewa innie hilamat soerat padahal mungatakan krabouw djalang dalam Doesoen Kandang atauw dalam Doesoen Sillebar, banjak kalie memberie soesah oerang Besjar sebab krabouw djalang itoe, maka sekarang innie Oerang kaija Governor Roger Carter malentakan hekamat sahingah innie najek soepajah djangan djadie par gadoehan pada kamdiannja, adapoen hoekoem Governor Roger kaloe ada krabouw djalang dalam Doeseoen Kandang atouw dallem Sillabar, Governor memberie djandjie nja anam boelan menangkap krabouw djalang itoe, djikaloe dapat die baghie doewa dengan Pangeran Nata de Radja iang tiada bar tinghea djikaloe dapat iang ada tinghea malinkan soenghoekan oeley iang mengakoe itoe djangan sampey ambil krabouw itoe oeley iang poenja oepah oerang mangandang baijar dan laloenja poelah djikalaoe tidak dapat krabouw djalang itoe dalam anam boelan bayek dalam Doesoen Kandang bayek dalam Sillebar malinkan Pangeran de Radja iang poenja krabouw itoe, tidak boelie djadie bitjara laghie itoelah halnja, soepajah tahoe oerang dalam Kandang bayek dalam Sillebar itoelah halnia hoekoemnja die katakan Governor pada hal krabouw djalang dan laghie tanda kanjatakan nya Governor manaroe tjap Kompenie die atas soerat innie.-

Tersoerat pada salikor harie Sappar harie Salasah pada hidjarat nabij Mohamed 1178.

Sumber: Papieren Omtrent eene te doene Ondernemingen tegen Bezittingen der Engelsche te Bencoelen op S.W.K 1766. nb bahasa Melayu (Arsip Nasional RI, nomor. B:5/6).

Sehidan innie lah soerat katrangan Toeankoe Pangeran Sillebar jang soeda memberie tanah Pamatang Ballam Gadang kepada Edward Coles Moeda jang innie akan tampat bartanam boeah pallah dangan batang tjangkas. makah tiada djadie aroe bieroe oelij annak tjotjong Pangeran, maka innielah djandjie Edward Coles Moeda dangan Pangeran Appabilah slamat batang pallah itoe barboewah dan tjangkas itoe barboengah adalah Edward Coles Moeda mambrie limah rial dallam satoe Pikol kapada seiapah jang djadie Pangeran dallam Sillebar-

Itoelah khalnya sopajah tahoe Tuan Tuan Jang malihat soerat innie sartah innielah namah oerang jang doedoek mungadapie pardjanjian itoe adalah tarsoerat die bawah soerat innie -

Bagoes Anoem Signed Edward Coles

Soetan Larangan In Trust for

Catib Katjil Edward Coles Jun

Kasoemah Annak Pangeran

Kasoemah Annak Pangeran /witness/signed/John Hunter

Kamalah Bandar /-”- / Hep Miln

Pah Rasoeboe

Mas Sinkan

Pah Djalliah

Radja Muntika

Radja Katjil

Dipaty Doesoen Basjar

Sieck Abdoellah

W. Milne

John Hunter

Diong Mabielah

Sumber: Papieren Omtrent eene te doene Ondernemingen tegen Bezittingen der Engelsche te Bencoelen op S.W.K 1766. Nb. met kaart. 1. deel. bahasa Melayu (Arsip Nasional RI, nomor. B:5/6).

Comments

]]> http://agussetiyanto.wordpress.com/2008/11/27/warisan-melayu-bengkulu-2/feed/ 0 agussetiyanto arab-melayu http://agussetiyanto.wordpress.com/2008/11/09/parr-monument/ http://agussetiyanto.wordpress.com/2008/11/09/parr-monument/#comments Sun, 09 Nov 2008 04:14:48 +0000 agussetiyanto http://agussetiyanto.wordpress.com/?p=119 ]]>

PARR MONUMENT

(Agus Setiyanto)

Tugu Tomas Parr (Parr Monument) adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan Inggris yang ada di jatung kota Bengkulu. Orang Inggris memberi nama “Parr Mausoleum” (kuburan besar Gubernur Parr). Sedangkan orang Bengkulu menyebutnya sebagai “Kuburan Bulek” (Kuburan Bulat) – mungkin karena bentuk fisik bangunannya yang bulat. Dan setelah kedatangan Sir Thomas Stamford Raffles, lebih popular dengan nama “ Raffles Park” (Taman Raffles).

Sebenarnya, di dalamnya tugu ini terdapat beberapa inskripsi (tulisan pada batu nisan). Di antaranya adalah inskripsi Resident Thomas Parr, dan Sekretarisnya Charless Murray. Karena pertimbangan keamanan pada waktu itu, maka inskripsi tersebut lalu dipindahkan ke dalam Benteng Marlborough.

Sayang, Tugu Thomas Parr ini tak lebih dari seonggok benda bisu yang tak bisa bicara banyak tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada malam tanggal 23 Desember 1807. Padahal bangunan ini punya potensi besar sebagai aset wisata berskala internasional. Konsep wisata berskala internasional disini, dipahami sebagai konsep daya pikat kecenderungan wisatawan kelas dunia. Salah satu kecenderungan global wisatawan adalah keinginan untuk menikmati obyek bangunan bersejarah yang unik – spesifik dan masih orisinil. Atau setidaknya mendekati orisinalitasnya. Maka, tidak mengherankan jika ada upaya-upaya serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan restorasi – renovasi (pemugaran) terhadap bangunan-bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan, kekurangan maupun kehilangan. Oleh karena “Benda Cagar Budaya”, ini masih dibawah pengawasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang ada di Jambi, maka semestinya BP3 Jambi dapat menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu untuk program restorasi.

Bisa saja, Pemerintah Propinsi (Pemprop) atau Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu merevitalisasi untuk kepentingan pariwisata … sebagai tempat studi wisata sejarah Bengkulu…Dan tentu saja didalamnya musti dilengkapi dengan berbagai macam arsip, dokumen, sejarah pada zamannya – termasuk merestorasi bangunan dan isinya seperti pada zamannya. Untuk kepentingan studi – kajian diperlukan ruangan semacam ruang perpustakaan atau ruang baca – ruang diskusi, dan sejenisnya. Alangkah menariknya, jika program ini disinerjikan dengan program kebijakan beberapa dinas/instansi/lembaga baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti Dinas Diknas, Dinas Budpar, Disperindag, Kimpraswil (PU), Dishub, Kantor Perhubungan, ASITA, PHRI, Perguruan Tinggi/ institut serta unsur-unsur lain yang berhubungan dengan jasa kepariwisataan seperti para seniman, pengrajin, tata boga – kuliner dan sebagainya. Alangkah menariknya !

KUMPULAN Syair Lagu :

Kadung Gelo

Pancen mulo aku wis rumongso

yen kuwe ora bisa dipercoyo

Janjimu nyatane mung lamis lambe

Bebasane sore kedele esok tempe

mulo wis kebacut kadung gelo

Bebasane sore kedele esok tempe

mulo wis kebacut kadung gelo

pancen aku wis nduweni pangroso

yen kowe ora biso ditulodo

janjimu pungkasane mung cidro bloko

njur adigang adigung adiguna

lali kang sinambut karyo

dumadine kahanan kaya ngene

ra biso dielingke

dumadine kahanan kaya ngene

ra biso dielingke

Pancen mulo aku wis rumongso

yen kuwe ora bisa dipercoyo

Janjimu nyatane mung lamis lambe

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

Pancen mulo aku wis rumongso

kuwe ora bisa dipercoyo

pancen aku wis nduweni pangroso

kowe ora biso ditulodo

Reff

Pancen mulo aku wis rumongso

yen kuwe ora bisa dipercoyo

Janjimu nyatane mung lamis lambe

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

mulane wis kebacut kadung gelo

angkoro murko

biyen mulo aku rak kondo

ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

lali karo kang moho kuwoso

biyen mulo aku rak wis crito

ojo dumeh kowe sugih bondo

bondo donya kuwi mung kenane lungo

elingo kang mohon kuwoso

nalikanejamane wis beda

sing maune nduweni kuoso

saikine wis pada sengsoro

marga angkoro murko

biyen aku rak ws crito

ojo dumeh kuwe sugih banda

banda dunyo kuwi mung kenane lungo

elingo karo kang moho kuwoso

REFF

nalikanejamane wis beda

sing maune nduweni kuwoso

saikine wis pada sengsoro

marga angkoro murko

nalikane jamane wis beda

sing maune nduweni kuwoso

saikine wis pada sengsoro

marga angkoro murko

biyen muloaku rak kondo

ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

lali karo kang moho kuwoso

lali karo kang moho kuwoso

Naliko wis

Naliko wis tekan titi mongso

Tan keno disemoyo

Bendune bilahi kangungane Gusti

tan disumurupi

Naliko wis garising pepesti

Tan keno diuwahi

Urip mati kuwi kagungane gusti

tan biso diselaki

Sopo wae yen wis titi mongso

ora bakal biso disemoyo

Urip mati kuwi kagunangane gusti

tan biso diselaki

Naliko wis grising pepesti

Tan keno diuwahi

Urip mati kuwi kagunangane gusti tan biso diselaki

Reff

Naliko wis tekan titi mongso

Tan keno disemoyo

Bendune bilahi kangungane Gusti

Tan disumurupi

Sopo wae yen wis titi mongso

ora bakal biso disemoyo

Urip mati kuwi kagungane gusti

tan biso diselaki

Naliko wis garising pepesti

Tan keno diuwahi

Urip mati kuwi kagungane gusti

tan biso diselaki

Sopo wae yen wis titi mongso

ora bakal biso disemoyo

Urip mati kuwi kagunane gusti

tan biso diselaki

Naliko wis tekan titi mongso

Tan keno disemoyo

Bendune bilahi kangungane Gusti

Tan disumurupi

NINGGAL JANJI

Opo kowe ra kelingan

Karo janjimu dek biyen

Jare ngajak mukti bebarengan

Saikine la kok mlaku ijen

Opo kowe pancen lali

Karo janjimu dek wingi

Jare urip bareng mukti

Saikine la kok ninggal janji

Reff. 1

Sawise kowe biso urip mulyo

ra kelingan marang sing wis mbelo

Sawise kowe wis nduweni kuwoso

njur adigang adigung adiguno

Reff: 2

Opo kowe pancen lali

Karo janjimu dek wingi

Jare urip bareng mukti

Saikine la kok ninggal janji

Reff: 3

Sawise kowe biso urip mulyo

ra kelingan marang sing wis mbelo

Sawise kowe wis nduweni kuwoso

njur adigang adigung adiguno

ELING ELING

Ojo dumeh siro uwis mulyo

sugih bondo mas picis raja brono

ora kelingan marang ingkang moho mulyo

donyo brono kuwi kenane lungo

Ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

Ora kelingan marang ingkang gawe jagad

Pangkat drajat kuwi kenane minggat

Reff: 1

Eling-eling siro manungso

Urip ing ndoyo kuwi mung sadelo

Paribabase urip mung mampir ngumbe

printahe gusti ojo dilalekake

Eling-eling siro manungso

Sopo urip bakal ketekan pati

Urip mati kjuwi kagungane gusti

Sopo wae ora biso anyelaki

Reff: 2

Ojo dumeh siro wis mulyo

sugih bondo mas picis raja brono

ora kelingan marang ingkang moho mulyo

donyo brono kuwi kenane lungo

Ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

Ora kelingan marang ingkang gawe jagad

Pangkat drajat kuwi kenane minggat

Reff: 3

Eling-eling siro manungso

Urip ing ndoyo kuwi mung sadelo

Paribabase urip mung mampir ngumbe

printahe gusti ojo dilalekake

Ojo dumeh siro wis mulyo

sugih bondo mas picis raja brono

ora kelingan marang ingkang moho mulyo

donyo brono kuwi kenane lungo

donyo brono kuwi kenane lungo

R0JO MUDO

ono sijine crito critane sayemboro

sopo wae sing karep dadi rojo

sing pengin dadi rojo

modale akeh bondo

Sopo wae sing kalah bondo musno

Jebule sing dadi rojo umure isih mudo

Menang mergo akeh sing pada mbelo

Bareng wis dadi rojo

Lali karo sing mbelo

Njur adigang adigung adiguno

Reff: 1

Pungkasane cerito

akeh sing pada gelo

rojo mudo soyo angkoro murko

Lakune sak enake ra no sing ngelingake

Kabeh podo wedi karo rajane

opo maneh punggawane stengah mati wedine

wedine nek dicopot jabatane

Reff. 2

Lakune sak enake ra no sing ngelingake

kabeh podo wedi karo rajane

Opo maneh dewane ora mikir rakyate

mergo uwis disumpel suarane

Jamane jaman edan akeh sing podo ngedan

wis do ngedan malah ora  keduman

Sak bejane sing lali isih bejo sing eling

Isih beja sing eling lan waspodo

Jaman edan podo ngedan

wis do ngedan  ra keduman

by: kangagoes@copyright 2005

EMAN TEMEN

Eman eman eman temen

Wong sugih ora sembahyang

Eman eman eman temen

Wong mlarat ora gelem sembahyang

Oo, eman temen, wong sugih wong sugih ora sembahyang

Ooo,eman temen, wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

Nabi Sulaiman luwih sugih sembahyang

Nabi Ayub luwih mlarat gelem sembahyang

REFF:

Ooo, eman temen, wong sugih wong sugih ora sembahyang

Ooo,eman temen, wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

Nabi Sulaiman luwih sugih sembahyang

Nabi Ayub luwih mlarat gelem sembahyang

Eman eman eman temen

Wong sugih ora gelem sembahyang

Wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

Eman temen eman temen eman temen

IBO NIAN

Ibo ibo ibo nian

Orang kayo idak sembahyang

Ibo ibo ibo nian

Orang saro idak sembahyang

Ooo, ibo nian,

orang kayo idak sembahyang

Ooo, ibo nian,

orang saro orang saro idak sembahyang

Nabi Sulaiman kayo nian sembahyang

Nabi Ayub saro nian sembahyang

REFF:

Ooo, ibo nian,

orang kayo orang kayo idak sembahyang

Ooo, ibo nian,

orang saro orang saro idak sembahyang

Nabi Sulaiman kayo nian sembahyang

Nabi Ayub saro nian sembahyang

Ibo ibo ibo nian

Orang kayo idak sembahyang

Orang saro orang saro idak sembahyang

Ibo nian ibo nian ibo nian

NYUWUN BAROKAH

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

REFF:

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

DUH GUSTI

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

REFF: 1

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

REFF: 2

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

TOMBO ATI

Tombo ati tombo atine manungso tombo atine manungo kuwi

Tombo atine manungo kuwi ono limo wernane limo wernane limo wernane

kaping sijine moco al’quran ugo jo lali karo maknane

kaping pindone sholat tengah wengi

kaping telune wong sholeh kumpulono

kaping pat weteng setengah luwih

ping lima zikir wengi kang suwe

sijine lamun biso nglakoni

insyallah gusti Allah ayembadani

REFF:

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

kaping sijine moco al’quran ugo jo lali karo maknane

kaping pindone sholat tenagh wengi

kaping telune wong soleh kumpulono

kaping pat weteng setengah luwih

ping lima zikir wengi kang suwe

sijine lamun biso nglakoni

insyaallah gustiAllah nyembadani

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

by: kangagoes@copyright 2005

TUGU THOMAS PARR

(Agus Setiyanto)

Tugu Tomas Parr (Parr Monument) adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan Inggris yang ada di jantung kota Bengkulu. Orang Inggris memberi nama “Parr Mausoleum” (kuburan besar Gubernur Parr). Sedangkan orang Bengkulu menyebutnya sebagai “Kuburan Bulek” (Kuburan Bulat) – mungkin karena bentuk fisik bangunannya yang bulat. Dan setelah kedatangan Sir Thomas Stamford Raffles, lebih popular dengan nama “ Raffles Park” (Taman Raffles).

Sebenarnya, di dalamnya tugu ini terdapat beberapa inskripsi (tulisan pada batu nisan). Di antaranya adalah inskripsi Resident Thomas Parr, dan Sekretarisnya Charless Murray. Karena pertimbangan keamanan pada waktu itu, maka inskripsi tersebut lalu dipindahkan ke dalam Benteng Marlborough.

Sayang, Tugu Thomas Parr ini tak lebih dari seonggok benda bisu yang tak bisa bicara banyak tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada malam tanggal 23 Desember 1807. Padahal bangunan ini punya potensi besar sebagai aset wisata berskala internasional. Konsep wisata berskala internasional disini, dipahami sebagai konsep daya pikat kecenderungan wisatawan kelas dunia. Salah satu kecenderungan global wisatawan adalah keinginan untuk menikmati obyek bangunan bersejarah yang unik – spesifik dan masih orisinil. Atau setidaknya mendekati orisinalitasnya. Maka, tidak mengherankan jika ada upaya-upaya serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan restorasi – renovasi (pemugaran) terhadap bangunan-bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan, kekurangan maupun kehilangan. Oleh karena “Benda Cagar Budaya”, ini masih dibawah pengawasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang ada di Jambi, maka semestinya BP3 Jambi dapat menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Bengkulu untuk program restorasi.

Bisa saja, Pemerintah Propinsi (Pemprop) atau Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu merevitalisasi untuk kepentingan pariwisata … sebagai tempat studi wisata sejarah Bengkulu…Dan tentu saja didalamnya musti dilengkapi dengan berbagai macam arsip, dokumen, sejarah pada zamannya – termasuk merestorasi bangunan dan isinya seperti pada zamannya. Untuk kepentingan studi – kajian diperlukan ruangan semacam ruang perpustakaan atau ruang baca – ruang diskusi, dan sejenisnya. Alangkah menariknya, jika program ini disinerjikan dengan program kebijakan beberapa dinas/instansi/lembaga baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti Dinas Diknas, Dinas Budpar, Disperindag, Kimpraswil (PU), Dishub, Kantor Perhubungan, ASITA, PHRI, Perguruan Tinggi/ institut serta unsur-unsur lain yang berhubungan dengan jasa kepariwisataan seperti para seniman, pengrajin, tata boga – kuliner dan sebagainya. Alangkah menariknya !

Dan Kritikus Seni*

Seandainya saja saya ini seorang kritikus seni, khususnya seni pertunjukan demo mahasiswa yang digelar di kampus, maka saya akan mengkritik apa saja dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Sebab, bagi seorang kritikus seni, demo mahasiswa yang digelar di kampus, tak ubahnya seperti sebuah seni pertunjukan rakyat. Atau semacam teater yang dipentaskan di alam terbuka, yang penuh nuansa demokratis. Karenanya, kritik bebas bisa saya lontarkan kepada pimpinan produksinya, sutradaranya, skenarionya, penata artistiknya, penata suaranya, penata musiknya, maupun para aktornya. Bahkan kalau perlu, saya dapat secara bebas mengkritik orang-orang penting yang seharusnya ikut terlibat dan mensponsori, tapi enggan melakukannya.

Berdasarkan hasil pengamatan saya, demo yang dipentaskan oleh mahasiswa di kampus-kampus itu lebih terkesan asal jadi, spontanitas, dan bersifat sporadis, karena tidak dirancang secara profesional, hingga nilai-nilai entitas seninya tidak tersentuh. Bahkan misi yang disajikannya seringkali menjadi tidak jelas, karena tidak didukung oleh kelengkapan propertinya. Kalaupun misinya jelas, namun masih belum mampu membidik sasaran secara tepat. Padahal, kalau mau digarap secara profesional, demo yang dipentaskan itu tidak saja mampu menarik perhatian kalayak sasaran (penontonnya), tetapi juga mampu menghayutkan perasaan, hingga menimbulkan rasa simpati dan empati bagi penontonnya.

Baiklah, ada baiknya kritik ini dimulai dari pimpinan produksinya, atau sebut saja penanggungjawabnya. Menurut hemat saya, sebaiknya pimpro (penangggungjawab produksi demo) menyiapkan semacam proposal yang lengkap dengan rincian biayanya, termasuk biaya tak terduga, kalau-kalau terjadi suatu keributan, kecelakaan, atau tindak kekerasan lainnya. Dan proposal itu ada baiknya diketahui atau disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, tempat demo diselenggarakan. Syukur-syukur pihak lembaga yang bersangkutan menyediakan dana taktis untuk membiayai pementasan demo tersebut. Kalau tidak, bisa mencari sponsor ke tempat lain. Atau bisa juga mencari sumbangan dengan cara mengedarkan list kepada segenap sivitas akademika di lingkungannya.

Ini sangat penting, sebab, bagaimanapun juga demo adalah sebuah seni pertunjukan rakyat kampus non komersial yang membutuhkan sejumlah dana. Paling tidak, anggaran realistis yang tak mungkin terelakkan dalam penyelenggaraan demo itu minimal terdiri atas: biaya pembuatan spanduk, poster-poster, tulisan-tulisan; battery untuk mikropon, dan konsumsi. Inipun termasuk kategori pertunjukan yang asal jadi, dan spontanitas sangat rendah.

Idealnya, sebuah pertunjukan yang suskses perlu dilengkapi dengan tata artistik yang menarik, tata suara dengan sound system yang cukup canggih, agar modulasi suara dapat ditangkap dengan mantap dan menggelegar. Kalau tidak disiapkan sebuah sound system yang canggih, maka suara-suara yang keluar dari mulut para oratornya akan mudah hilang ditelan oleh kebisingan. Juga perlu dihadirkan seperangkat musik baik yang diatonis maupun yang non diatonis guna mendukung penampilannya.

Pihak skenario, selaku penulis naskah pentas demo perlu memperkaya ide-ide yang aktual, dan penuh kreatif, agar tidak terkesan sebuah pertunjukan yang imitatif dan monoton. Kalau demo yang dipentaskan itu kandungan menunya berskala nasional yang membutuhkan energi pemikiran intelektual, maka perlu didukung oleh para aktor yang tidak saja memiliki kemampuan intelektualnya, tetapi juga mampu bertindak sebagai orator yang ulung. Untuk itu perlu melibatkan para dosen, serta para pimpinan sivitas akademikanya. Bukankah hal ini juga sudah dipraktekkan oleh beberapa perguruan tinggi, yang melibatkan rektornya, dekannya, dosennya, bahkan para guru besarnya, meskipun berperan sebagai pemain pendukung.

Oleh karena pertunjukan demo ini digelar di kampus, maka pihak penanggungjawab produksi harus mampu menghadirkan orang-orang kunci yang berperan sebagai mediator. Yang dalam hal ini adalah orang-orang dari kalangan DPR. Tanpa kehadiran DPR, misi yang disajikan dalam pertunjukan demo bakalan tidak efektif dan tak berarti. Untuk itu, DPR perlu diundang pada setiap ada kegiatan demo yang digelar di kampus. Sebab, hanya melalui DPR lah misi itu akan dapat tersalurkan pada sasaran yang tepat. Sebaiknya, orang DPR yang diundang itu juga diberi kesempatan bicara untuk memberikan komentarnya agar suasanya lebih komunikatif. Bukankah peran DPR itu tak lebih dari sekedar penyalur aspirasi rakyat. Untuk itu, kita harus mempercayakan kepadanya. Dan untuk menjamin kepercayaan itu, ada baiknya kalau kita sering mengontrolnya. Siapa tahu, aspirasi yang kita percayakan kepadanya hanya ditampung di atas mejanya.

Sebaliknya, sutradara juga harus mampu mengatur para aktornya agar seni pertunjukannya benar-benar berbobot. Sebab, seringkali pertunjukan demo itu penuh dengan suara hiruk-pikuk yang tak jelas, yang keluar dari mulut para pemainnya tanpa disadari oleh pihak sutradara, hingga terkesan semrawut, dan tak terkoordinasi. Sukses tidaknya sebuah pertunjukan demo itu tergantung pada peran sutradaranya. Karenanya, sang sutradara dituntut memiliki kemampuan untuk mengatur para juru bicaranya, terutama orator kunci yang dianggap mampu mencapai titik klimaksnya sebuah pertunjukan.

Di samping itu, hal yang perlu diperhatikan adalah waktu dan lokasi pelaksanaannya. Pengambilan waktu yang tidak tepat bisa mempengaruhi kenikmatan seni pertunjukannya, bahkan bisa mengganggu konsentrasi belajar. Oleh sebab itu, pertunjukan demo yang digelar di kampus hendaknya mempertimbangkan jadwal kuliah mahasiswa, agar proses belajar mengajar para mahasiswa khususnya yang terlibat dalam aksi demo tidak terganggu kuliahnya.

Pemilihan lokasi juga perlu diperhatikan, baik dari segi strategisnya maupun dari segi kenyamanannya. Bila pertunjukan demo itu digelar di tengah teriknya matahari yang menyengat, tentu saja dapat mempengaruhi daya tahan baik bagi para pelakunya maupun bagi para penontonnya. Dan tidak menutup kemungkinan demo tersebut akan ditinggalkan oleh para penontonnya yang tidak tahan pada teriknya sinar matahari.

Nah, sekarang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara mahasiswa atau siapa saja yang terlibat dalam seni pertunjukan demo di kampus. Pertanyaan, mengapa menu yang disajikan dalam demo di kampus dari kemarin hingga kini masih saja beranjak dari tema-tema yang berskala nasional ? Padahal tema yang berskala nasional itu cukup sulit, rumit, bahkan cenderung kurang efektif, dan efisien. Misalnya: tuntutan reformasi politik dan ekonomi, turunkan Wiranto, turunkan sembako, turunkan ini, turunkan itu, dan lain-lain. Tidakkah itu tema yang amat rumit dan tidak mudah solusinya ? Mampukah mahasiswa menjebol dinding baja sistem birokrasi pemerintah hanya bermodalkan gembar-gembor saja ? Mengapa tidak tertarik pada produk-produk lokal saja, misalnya: memprotes kebijakan pimpinan perguruan tinggi (rektor) atau pimpinan fakultas (dekan) yang dianggap merugikan mahasiswa dalam kegiatan yang dikemas dalam tri dharma perguruan tinggi. Misalnya, untuk mengatasi harga kertas yang melambung tinggi, para mahasiswa bisa berdemo menuntut para dosen agar tidak terlalu berat membebani tugas-tugas yang berhubungan dengan kertas, seperti membuat paper, membeli diktat, dan lain-lain. Atau bisa saja, mahasiswa melalui senatnya menuntut haknya untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program tri dharma perguruan tinggi, terutama yang menyangkut kehidupan mahasiswanya, apakah itu program kuliah, program KKN, program penelitian, maupun program ekstra lainnya. Bukankah menu sajian ini akan lebih efektif dan efisien dibanding dengan mengambil produk-produk yang berskala nasional ? Atau barangkali, mahasiswa sudah melupakan sebuah peribahasa yang berbunyi sebagai berikut: “Gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan nampak”…Wallahu ‘alam bishowaf !

Bengkulu, 28 April 1998

Di Lingkungan Sivitas Akademika *

Orang boleh saja menilai, bahwa masyarakat sivitas akademika itu sebuah masyarakat yang serba ilmiah, kritis, obyektif, jauh dari pengaruh etos budaya konformitas maupun etos budaya hegemonik-feodalistik yang vertical-oriented. Akan tetapi anggapan-anggapan seperti itu masih perlu pembuktian, karena secara empiris masih dijumpai berbagai bentuk praktik yang mengacu pada warisan budaya hegemonik feodalistik yang vertical-oriented.

Itu dapat dicermati dari pola hubungan patron-klien antara dosen – mahasiswa, antara dosen biasa dengan dosen yang struktural (memegang jabatan), sering belum mencerminkan model yang “das sollen” (seharusnya), yaitu hubungan yang horizontal-oriented. Padahal sifat dan ciri hubungan horizontal-oriented tersebut cukup jelas, yaitu terjadinya hubungan timbal balik yang seimbang dalam wujud pertukaran sumber daya yang masing-masing memiliki sistem nilai yang sama. Pendeknya, keduanya adalah partnership. Apabila tidak, maka akan terjadi hubungan yang timpang. Hubungan yang timpang ini ditandai oleh bermacam-macam sikap, misalnya: mahasiswa selaku pihak klien hanya mengenal budaya mendengar, menerima instruksi dengan “sendiko tanpa mbadal dawuh”, yang penting Asal Bapak Senang (ABS), yes man, dan sejenisnya. Sementara, pihak dosen selaku patron sering banyak aksi dengan segudang instruksi tanpa kompromi alias otoriter. Celakanya lagi, si mahasiwa selaku klien yang sudah tersosialisasikan sebagai pihak yang serba lemah posisinya, seringkali serba ewuh pakewuh (sungkan), ketakutan, traumatik, minder, dan sejenisnya, baik dalam aktifitas belajar mengajar, bimbingan akademik, maupun bimbingan karya tulis (skripsi).

Sikap tersebut jelas tidak menguntungkan bagi pembangunan bagi masyarakat sivitas akademika, terlebih pihak kliennya (mahasiswanya). Di samping itu, masih ada mahasiswa yang belum memahami, bahwa sebetulnya ada pihak broker (perantara), yaitu senat mahasiswa yang bisa diperankan untuk memperlancar urusan studinya. Akan tetapi, celakanya, pihak senat mahasiswa itu sendiri sering tidak memahamiperan strategisnya. Padahal secara politis, fungsi senat mahasiswa itu tak ubahnya sebuah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sepatutnya ikut terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dunia mahasiswa. Dus, setiap pengambilan kebijakan sepanjang menyangkut dunia mahasiswa, termasuk yang dikemas dalam paket “Tri Dharma Perguruan Tinggi”, idealnya juga harus mendapat kesepakatan senat mahasiswa (apakah itu senat fakultas, maupun senat universitas). Tidak terkecuali kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang bersinggungan dengan masalah uang.

Setiap penarikan uang dari mahasiswa berapapun kecilnya, dan betapan alasannya, idealya juga harus mendapat persetujuan senatnya. Sayang, semuanya itu sering terabaikan, atau mengalami disfungsi, karena pihak senat mahasiswa itu sendiri juga telah tersosialisasikan dalam warisan budaya hegemonik-feodalistik yang vertical-oriented, sebagai pihak yang serba lemah dan nurut.

Kehidupan birokrasinya pun tidak terlepas dari warisan budaya hegemonik-feodalistik. Sifat ambivalensi (ke atas menjilat, ke bawah menendang), penyakit kleptokrasi (mencuri alat-alat kantor, dan sejenisnya), pembagian tugas atau posisi yang tak relevan dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya, memanipulasi jabatan dan wewenang, korup jam kerja, maupun anggaran, sistem rekruitmen yang tidak transparan, dan mungkin masih banyak lagi penyakit-penyakit sebangsanya sebagai akibat terkontaminasinya warisan budaya hegemonik-feodalistik tersebut, sehingga membuka peluang berkembangnya “mafia akademika”.

Praktik warisan budaya inipun tak pelak lagi membawa kecenderungan terciptanya budaya negosiasi, dan kolusi dengan cara “mepet dan melet” (mendekat dan memikat) pada pihak-pihak elite penentu. Akibatnya dapat diramalkan, bahwa siapa yang berhasil mepet dan melet besar kemungkinan akan memperoleh posisi jabatan atau job yang diinginkan.

Berbicara soal pepet memepet, dan pelet memelet, rupanya mahasiswa selaku klien juga ada yang tak mau ketinggalan. Karena kedekatannya dengan pihak patron (dosen), maka nasibnya lebih beruntung dibanding dengan kawan-kawannya yang masih polos. Melalui ajian mepet dan melet tersebut, mereka bisa mendapatkan beberapa paket prioritas yang diinginkan, seperti nilai ujiannya bagus, mendapat nama dosen Pembimbing Akademik (PA) yang disukai, nama dosen penguji skripsinya, dan lain-lain. Kalau sudah sedemikian kondisinya, maka bisa jadi secara samar-samar ataupun secara transparan muncul sebuah kelompok atau persekutuan yang aneh… , sebut saja sebangsa mafia akademika.

Budaya hegemonik-feodalistik yang vertical-oriented, juga menelorkan beberapa paket tradisi, seperti tradisi (kebiasaan) mohon petunjuk, tradisi nengga dawuh (nunggu instruksi), mohon legalitas (Pengesahan), mohon rekomendasi, dan sejenisnya. Tradisi mohon petunjuk seringkali dilakukan pada acara-acara yang dianggap monumental, misalnya pada acara pembukaan seminar, penataran, lokakarya, Kuliah Kerja Nyata (KKN), pembukaan ini, dan itu, dan sebagainya.

Padahal tradisi semacam itu, kadang justru menghambat sistem birokrasi modern yang berprinsip pada efektivitas dan efisiensi kerja. Misalnya saja, acara yang seharusnya telah dijadualkan secara ketat, tetapi karena si pemberi petunjuk yang dimohon untuk membuka acara tidak datang tepat pada waktunya, maka jadualnya jadi molor. Bisa juga si pemberi petunjuk merasa kewalahan karena kebanyakan permohonan untuk membuka ini dan itu, sehingga si pemberi petunjuk itu sendiri menjadi tidak siap. Dalam situasi yang demikian, tidak menutup kemungkinan si pemberi petunjuk itu malah minta petunjuk (nyuruh ajudannya) untuk membuatkan konsep. Sungguh ironis bukan ? Itupun masih tergolong lumayan, daripada si pemberi petunjuk itu mewakilkan.

Tradisi mohon legalitas (pengesahan) di lingkungan sivitas akademika pada umumnya dilakukan dalam rangka paket-paket bersangkut paut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat). Tradisi mohon legalitas di lingkungan sivitas akademika ini nampaknya memang jauh lebih bersih dibanding dengan tradisi mohon legalitas di kantor kelurahan, maupun di kantor kecamatan yang sering meminta uang komisi (semacam pungli lah). Meskipun demikian, ada juga bagian-bagian tertentu yang harus diperhitungkan dengan uang sebagai akibat dari penggunaan legalitas. Misalnya, untuk kegiatan penelitian, pengabdian, dan sejenisnya yang memang mendapat dana bantuan dari suatu proyek. Dan biasanya, dikenakan pajak sekitar 10 – 15 % dari jumlah dana bantuan tersebut. Sudah barang tentu semakin banyak legalitas yang mendatangkan uang, semakin banyak pula pemasukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian legalitas tersebut. Oleh karena bagian ini dianggap bagian yang cukup basah, maka wajarlah bila menjadi incaran di kalangan sivitas akademika. Dan dibagian inipun juga bisa rawan dari bahaya mafia akademika.

Demikian juga dengan tradisi mohon rekomendasi. Ada yang sekedar untuk kelancaran dan kemajuan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan ada pula yang mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi si pemberi rekomendasi. Tradisi mohon rekomendasi yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi antara lain: rekomendasi mengenai pembangunan fisik (gedung), pengadaan perlengkapan alat-alat kantor, pakaian seragam dosen-karyawan, jaket mahasiswa, dan entah apa lagi namanya. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, pihak pemborong biasanya melakukan proses negosiasi, baik secara langsung, maupun melalui calo (orang dalam) dengan menerima segala konsekuensinya, seperti pemberian komisi, bonus, doorprize, dan sejenisnya. Bahkan kalau perlu, si pemborong tersebut berani pasang bonus atau komisi yang tinggi agar tidak kalah saing dengan pemborong yang lain.

Praktik warisan budaya hegemonik-feodalistik di lingkunga sivitas akademika ini juga bisa membawa dampak psiko-somatik bagi para pendukung atau para pelakunya. Maka jangan kaget, jika tiba-tiba muncul wajah-wajah yang manis, lemah lembut, meski kemudian ujungnya menjilat atau menendangnya. Dan juga bisa muncul wajh-wajah yang angker, seram, sinis, pendiam, ketakutan, dan lain sejenisnya.

Budaya Tandingan

Pasang surutnya suatu budaya, tradisi, adat-istiadat, atau apapun namanya, sebetulnya sangat tergantung pada masyarakat pendukungnya. Suatu budaya dapat berkembang dengan subur di dalam suatu komunitas apabila budaya itu memang mendapat dukungan kuat dari komunitasnya. Sebaliknya, suatu budaya tidak dapat berkembang atau bahkan mengalami kepunahan, apabila masyarakat pendukungnya telah berpaling ke arah yang lain, dan telah menemukan “counter cultural” (budaya tandingan) yang dianggap lebih representatif dalam mengembangkan jatidirinya.

Oleh karenanya, sebagai masyarakat sivitas akademika yang telah dianggap memiliki nilai lebih dalam berpikir kritis dan lebih demokratis, sepatutnya “tancut tali wondo, ing ngarso sung tulodo” (segera bangkit bertindak, tampil ke depan memberi tauladan) untuk meninggalkan praktik warisan budaya hegemonik-feodalistik yang vertical-oriented, dengan memproduksi counter cultural (budaya tandingan) yang benar-benar mencerminkan model patron-klien yang horizontal-oriented. Produk budaya tandingan tersebut sepatutnya didukung oleh segenap lapisan sivitas akademika, sehingga produk lama yang vertical-oriented tergeser jauh dari pandangan, sikap, dan tata laku dalam kehidupan kampus.

Salah satu alternatif pemecahan masalahnya, yaitu selain mengaktualisasikan produk-produk yang sudah ada, apakah itu dalam bentuk lembaga, balai, badan, biro, himpunan, ikatan, dan entah apa lagi, baik yang berfungsi sebagai mediator maupun kontrol, seperti senat universitas, senat fakultas (senat dosen, maupun senat mahasiswa), himpunan mahasiswa ini dan itu, ikatan ini dan itu, lembaga kajian ini dan itu, dan lain-lain. Juga individu-individu baik yang terkait dalam pemegang jabatan (wewenang) di birokrasi, pembimbingan akademik, pembimbingan skripsi, pembimbingan lapangan (DPL KKN), dan selain sebagainya, agar berkiprah sesuai dengan visi dan misi tri dharma perguruan tinggi.

Restrukturisasi

Hal yang tak kalah pentingnya, yaitu perlunya perombakan strukturisasi dalam keanggotaan senat, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Idealnya, orang-orang yang duduk di dalam keanggotaan senat sebaiknya tidak merangkap sebagai pejabat struktural (eksekutif) . kalaupun pejabat struktural itu sudah terlanjur merangkap anggota senat, maka jumlahnya harus lebih sedikit daripada jumlah anggota senat yang tak punya jabatan struktural (non struktural).

Dengan demikian, aspirasi senat akan lebih terkonsentrasi pada masyarakatnya yang diwakilinya (anggotanya). Sebaliknya apabila sebagian besar anggota senat itu juga pejabat struktural (kaum eksekutif), maka kecenderungan vertical-orientednya akan semakin besar.

Pengaplikasian sistem “Total Quality Management (TQM) yang berorientasi pada client services (horizontal-oriented) sebagai produk budaya tandingan, menjadi kunci penentu dalam menciptakan iklim demokratis di lingkungan sivitas akademika. Karena TQM sebagai produk budaya tandingan dari budaya hegemonik-feodalistik tidak diprogram untuk menjadi kings-services yang vertical-oriented.

Di samping itu, juga diperlukan keberanian untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak mendukung visi dan misi tri dharma perguruan tinggi, tetapi jelas-jelas mendukung pembangunan bagi ummat sivitas akademika yang bernilai budaya demokratis.

Untuk mendukung tercapainya masyarakat sivitas akademika yang benar-bena bercorak horizontal-oriented, tidak ada salahnya kalau bapak presiden kampung (dalam hal ini, rektor) juga membentuk semacam komisi hak asazi warga kampus (Kom Ham Gapus) sebagai produk budaya tandingan yang berorientasi pada client services …Wallahu’alam bishowab.

emajemukan dan Adaptasi

Budaya antar Etnis[1]

Oleh : Agus Setiyanto [2]

Mukadimah

itengah ancaman krisis kebudayaan yang melanda anak bangsa yang bernama Indonesia, dialog kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kanwil Diknas Propinsi Bengkulu, mempunyai nilai yang cukup strategis.

Meskipun dialog kebudayaan ini sifatnya instansional, paling tidak, media ini dapat dijadikan sebagai wahana penyaluran baik yang bersifat informatif, maupun aspiratif dalam mencermati dinamika kehidupan kebudayaan.

Dan bisa jadi dialog kebudayaan ini dapat menjadi ajang pembelajaran bersama. Kata van Peursen, bahwa belajar tidak hanya berarti mengetahui sesuatu, tetapi menemukan pemecahan sebuah masalah sosial merupakan bagian dari proses belajar [3]……harapannya.

Perspektif Kebudayaan 1

alam perspektif kebudayaan, dapat dicermati bahwa heterogenitas kultural cenderung mapan dalam sebuah masyarakat prularistik. Dan biasanya pula, heterogenitas kultural tersebut bersemi dalam budaya masyarakat yang demokratis.

Atau paling tidak, masyarakat tersebut cukup terbuka dan adaptabel untuk menerima unsur-unsur budaya yang datang dari luar (berbagai etnis) baik sebagai sahabat, tetangga dekatnya, bahkan kemudian menjadi anggota keluarganya setelah melalui asimilasi budaya.

Bila heterogenitas kultural ini dapat terpelihara dengan baik, saling menghargai, mendukung, bahkan terintegrasikan dalam nilai-nilai kelokalan, maka dapat menghasilkan produk-produk budaya yang local genius.

Selanjutnya, bila produk-produk budaya yang local genius ini diberdayakan secara persistensi, maka dapat menjadi bagian dari sebuah identitas/jatidiri, dan sekaligus perekat budaya bangsa. Tentunya dengan catatan, bahwa produk-produk budaya lokal tersebut harus didukung oleh masyarakatnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan bahasa lain, masyarakat tidak sekedar merasa memilki (sense of belonging), tetapi juga merasa bangga (sense of pride) terhadap produk-produk budaya tersebut.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa jatidiri budaya bangsa bukan sekedar kumpulan dari produk budaya lokal. Atau sebaliknya, tidak semua produk budaya lokal merupakan jatidiri budaya bangsa. Sebab, cukup banyak produk lokal yang masih marjinal. Bahkan bisa jadi, produk budaya lokal yang cenderung pada eksklusivisme atau chauvisme dapat terjebak pada persoalan desintegrasi budaya bangsa.

Barangkali kasus Ambon manise yang berubah jadi Ambon nangise, merupakan kasus heterogenitas budaya yang terkoyak dan sekaligus ancaman desintegrasi budaya bangsa. Karena sebuah kearifan budaya yang disebut “pella gandong” yang sudah mengakar selama ratusan tahun itu, secara mengejutkan telah tercabik-cabik dalam tempo sekejap.

Pembiaran heterogenitas kultural yang bersemi dalam suatu masyarakat potensi menciptakan krisis kebudayaan, karena biasanya terdapat unsur-unsur budaya yang masih bercorak eksklusivisme maupun chauvinisme saling berbenturan.

Perkumpulan yang bersifat eksklusif kedaerahan yang bertumpu pada rasa kedaerahan semata, jelas tidak menunjang pengintegrasian bangsa, kata seorang pakar budaya seperti Soerjanto.[4]

Perspektif Kebudayaan 2

etiap generasi berusaha mengukir sejarah dan kebudayaannya sendiri… walau yang sering terjadi, generasi senantiasa datang silih berganti, sementara kebudayaan masyarakatnya konstan. Itulah yang namanya pola tata laku yang diwariskan (baca : tradisi)[5], yang secara persistensi “natuurlijk” cenderung bergerak lamban, karena proses enkulturasi (proses pembudayaan)

Proses sebuah tradisi sangat dipengaruhi oleh daya dukung persepsi dan responsi masyarakatnya. Bila sebagian besar lapisan masyarakat masih mendukung beredarnya sebuah produk tradisi, maka tradisi tersebut bakalan kuat dan tahan lama menjadi sebuah local genius 6 yang membumi.

Dan apakah setiap produk budaya itu dapat dimaknai sebagai kearifan budaya ?…..Tidak semuanya ! tidak semua produk budaya itu sebuah kearifan budaya. Dengan kata lain, sebuah produk budaya bisa jadi dikatai orang lain bukan sebuah kearifan budaya , melainkan kezaliman budaya.

Sebab, kearifan budaya tidaklah dapat diukur oleh kuat dan tahan lamanya dari masyarakat pendukungnya. Dengan bahasa lain, kearifan budaya merupakan sebuah proses kesadaran bersama dalam masyarakat pendukung kebudayaan atas dasar hubungan sinerjis yang lebih bersifat horizontal-oriented. Meminjam istilah Legg, hubungan yang bersifat horizontal-oriented, hanya berlaku jika terjadi proses pertukaran sumber daya yang masing-masing memilki nilai yang sama dan seimbang. 7

Sebaliknya, jika hubungan yang dibangun lebih bersifat vertical-oriented, maka akan melahirkan sebuah bangunan yang sering disebut sebagai hegemonik budaya.

Nilai-nilai hegemonik budaya tersebut sampai sekarang masih beredar dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan menegara. Dan budaya hegemonik mampu mendorong potensi terjadinya monopoli kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Semakin besar tingkat hegemoninya, semakin besar pula monopoli kekuasaannya. 8

Fenomena ini terlihat jelas pada era orde baru dan masih berkelanjutan hingga di orde reformasi ini. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin banyak jabatan yang disandangnya meskipun itu tidak korelatif dengan bidang pengalaman dan keahliannya.

Jabatan ganda (rangkap) ini tampaknya sudah sedemikian membudaya hingga ada kesan yang kurang afdol bila seorang pejabat tinggi tidak punya banyak jabatan. Maka biasanya diikuti pula dengan budaya nderekmukti (numpang kekuasaan). Bahkan seseorang istri dapat memili jabatan karena terkait dengan posisi suaminya.

Sikap mental seperti nderek ngerso dalem (mengikuti kehendak pimpinan), rasa sungkan lan pekewuh marga drajat (rasa rendah diri dan malu karena pangkat), rasa kualat wedi kesiku (rasa takut yang irasional), dan sejenisnya hingga kini masih beredar, terutama dalam bahasa wong cilik sikap mental yang serba inferriority tersebut jelas tidak menguntungkan wong cilik dalam budaya patron-klien, karena tidak terjadi pertukaran sumber daya yang balance.

Sementara itu, dalam bahasa budaya para abdi dalem (pegawai), juga masih beredar sikap mental seperti : nenggo dawuh dalem-nderek dawuh dalem (menunggu perintah atasan-menurut perintah atasan), rasa gede ing pamrih asok glodong pangereng-areng golek pangalembana (suka pamrih), menduwur nyungkur mengisor mletet (ke atas menjilat kebawah menendang), dan sejenisnya.

Perspektif Kebudayaan 3

ebuah kebudayaan bisa bangkrut apabila sebagian besar masyarakatnya sudah jenuh dan kemudian mulai berpaling pada yang lain. Atau bisa jadi, kebangkutran kebudayaan tersebut diakibatkan oleh intervensi kelompok elite politik pemegang monopoli kekuasaan.

Kebangkrutan kebudayaan yang disebabkan baik atas kesadaran masyarakat, maupun oleh para elite selaku Agent of Cultural Change membawa implikasi logis terjadinya sebuah proses kebudayaan yang disebut detradisionalisasi.

Dengan kata lain, detradisionalisasi yang disebabkan atas kesadaran masyarakat dapat diterjemahkan dalam bahasa kebudayaan sebagai proses penanggalan tradisi lama oleh sebagian besar lapisan masyarakat yang dianggap sudah tidak dipakai karena tidak adaptif dengan tuntutan zamannya. Dan dipastikan tradisi tersebut bakal gehel op al (lenyap) dengan sendirinya.

Lalu timbulah sebuah pertanyaan, sudah siapkah masyarakat kita untuk melakukan gerakan detradisionalisasi terhadap produk-produk warisan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman ? Bagi masyarakat grass-root (lapis bawah) selaku konsumennya, tentunya tidak menjadi persoalan, sementara, bagi kaum mullah (elite politik), bisa jadi enggan melepaskan begitu saja, sebab bisa mengancam status quonya.

Terlepas dari siap atau belum siapnya sikap mental masyarakat kita, bahwa proses detradisionalisasi terhadap produk-produk budaya yang berbau patrimonik – feodalistik perlu dilakukan. Sebab produk budaya itu tidak saja berindikasi kuat serta berpotensi menebarkan bibit-bibit KKN, tetapi juga dapat menggiring masyarakat dalam alienasi kultural yang berujung pada proses pembodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.

Diakui, proses detradisionalisasi memang cenderung lambat, bahkan sangat lambat. Dan hannya atas dasar kesadaran kebudayaan dari para pendukungnya, detradisonalisasi dapat berjalan lancar.

Yang menjadi persoalan, masih perlukah produk-produk lama (adat istiadat) dipertahankan seperti adanya, ataukah ditinggalkan karena tidak sejalan dengan derap langkah pembangunan dan moderinisasi ? Menurut Hans, selama masih berfungsi dan mempunyai kegunaan, adat istiadat perlu dipertahankan, agar pembanguan tidak akan mengasingkan orang dari lingkungannya sendiri. 9

Perspektif Kebudayaan 4

emang tak semuanya produk warisan budaya yang tradisional-patrimonial itu ademokratis dan berindikasi KKN. Dengan kata lain, masih dapat dilacak kembali produk-produk warisan budaya lokal tradisional yang sangat demokratis, meskipun telah diporak-porandakan oleh sistem budaya politik kolonial, maupun oleh sistem budaya pemerintahan kita sendiri (sebut saja orla-orba, bukan mongkin orde kini).

Misalnya, di Aceh sekitar abad ke 17 sudah mengenal budaya demokratisasinya yang tertuang dalam ungkapan : adat bak po teumeureuhom, hukom bak syah kuala (hukum adat dibawah sultan, dan hukum syariah dibawah para ulama)10; Masyarakat Minang juga pernah akrab dengan budaya demokrasinya : “duduak samo tinggi, tagak samo rendah”, “adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah”11. Masyarakat batak mengenal budaya ”dalihan natolu” 12 nya. Masyarakat Bugis, Makassar mengenal konsep budaya “manngele pasang, massolompawo” (kedaulan dari bawah, dan pengayoman dari atas)13; Masyarakat Jawa mengenai konsep budaya, “desa mawa cara, negara nawa tata”, Masyarakat Bengkulu juga mengenal semangat budaya ”seio sekato”, “sekundang setungguan“ , “ mufakat rajo-rajo Penghulu”, dan lain sebagainya.

Sayang, produk-produk budaya tersebut telah terkoyak oleh sistem politik kolonial, intevensi pemerintah melalui UU no. 5 tahun 1979 melalui sistem Pemerintahan Desa. Dan untuk membangun kembali kearifan budaya yang telah terkoyak tersebut diperlukan retradisionalisasi.

Retradisionalisasi memerlukan sponsor dari berbagai lapisan masyarakat pendukung kebudayaan, terutama lapisan masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan.14 Meskipun proses rekontruksi tradisi (pembudayaan kembali) ini juga mengalami hambatan (terlebih kalau sengaja dihambat), tetapi masih lebih lancar dan mudah dibandingkan dengan proses detradisionalisasi.

Srategi kebudayaan juga bisa ditempuh melalui jalan tol, misalnya menghapus kembali UU yang mengatur tentang sistem pemerintahan desa yang cenderung telah terbukti merusak sistem demokratisasi masyarakat dan kebudayaannya, menghidupkan, atau memodofikasi pranata sosial budaya lainnya yang berpotensi menyuburkan proses budaya demokrasi.

Perspektif Kebudayaan 5

alam kacamata kebudayaan, masyarakat Indonesia masuk kategori masyarakat serba prismatis….(masyarakat transisi). Masyarakat yang serba prismatis ini selalu menampakkan dualisme budaya. Ibarat orang yang sedang berjalan, kaki kanannya sudah melangkah kealam modern, sementara kaki kiri masih menginjak alam tradisional.

Tentu saja hal ini berpengaruh dalam menyikapi perubahan-perubahan zaman, termasuk kearifan budaya terhadap aspek lingkungannya.

Namun, tidaklah berarti bahwa masyarakat yang masih hidup didalam tradisonal ini harus teralienasi dalam kebudayaannya. Dengan bahasa lain, modernitas zaman tidaklah harus mengabaikan nilai-nilai lama yang sudah mengkristal menjadi sebuah produk budaya yang lokal genius. Sebab modernitas zaman pada hakekatnya adalah nilai-nilai dasar yang penerapannya harus disesuaikan dengan latar belakang budaya dan pandangan suatu bangsa.15

Pengabdian terhadap nilai-nilai lama yang sudah mengakar bisa berakibat gagalnya sebuah pembangunan. Gagalnya kebijakan pembangunan Proyek Waduk Kedung Ombo (1985-1993)16 ; kasus pengawasan tanah di Bima17 ; dan kasus-kasus perusakan lingkungan yang serupa merupakan bukti terhadap pengabaian nilai-nilai tradisonal.

Bahkan seorang budayawan seperti Muchtar Lubis pun pernah mengingatkan lewat tulisannya yang berjudul : Budaya dan Perusakan Hutan. Menurutnya, dalam kebudayaan masyarakat masa lampau, ada kearifan dan hubungan yang erat dengan alam sekelilingnya. Ada hutan yang tak boleh ditebang, lubuk yang tak boleh diambil ikannya….dan kearifan tersebut memiliki nilai kedamaian dan berkesinambungan dengan sumber hidup manusia dan lingkungan hidupnya. 18

Untuk lebih memperjelas peta permasalahan dalam dialog kebudayaan ini, tidak ada salahnya jika dibahas secara sekilas masalah pluralisme budaya Bengkulu di tengah modernitasnya zaman.

Bengkulu dan Pluralisme Budaya

ecara geografis, Bengkulu boleh dibilang masuk dalam kategori wilayah periferal. Dan kategori periferal, tidaklah cenderung ekslusif ataupun esoteris. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, Bengkulu justru menjadi ajang pelarian kaum migran dari berbagai etnis, baik etnis domestik (Bugis, Madura, Jawa, Melayu, Minang, Aceh, Bali, Nias dan lain-lain), ataupun etnis manca (Eropa, Afrika, India, Cina, Persia,, Arab dan lain-lain). Dan mereka (para migran) itu berlatar belakang kelas sosial yang bervariatif. Ada yang dari kelas adel (bangsawan), ambtenaar (pegawai), legger (tentara), handelaar (pedagang), hingga slaven (budak).19

Setelah terjadi kontak sosial yang cukup intens dengan masyarakat setempat (baca : masyarakat Bengkulu), benturan sosio-koltural pun tak terelakan. Benturan sosio-kultural tersebut telah membawa implikasi proses enkulturasi baik secara akulturatif maupun asimilatif dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Bengkulu. Dan tentunya kelancaran proses pembudayaan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi dari masyarakat.

Pengertian adaptasi disini, tidak sekedar kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi harus menjadi entitas dari kebudayaannya. Apa kata Hans J Daeng : “Dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seseorang membawa serta norma-norma yang mengendalikan tingkah laku dan peran yang dimainkannya.” 20

Adaptasi sosio-kultural yang relatif lama membuka kesempatan membangun koloni (perkampungan atau pemukiman) yang namanya sering didasarkan atas genealogis etnisnya, seperti: Kampung Melayu, Kampung Cina, Kampung Bali, Kampung Aceh, Kampung Jawa, dan lain-lain. Disamping itu, ada juga nama-nama tempat / wilayah menunjukkan identitas etnis seperti Kerkap, Manna, Talo dan lain-lain.21

Berbagai sebutan, gelar atau jabatan seperti pangeran, kalipa, daing, radin, sultan, pasirah, pemangku, pembarab, depati, ginde, perowatin, penghulu, datuk syabandar, puggawa lima, dan lain-lain, yang pernah populer dalam masyarakat Bengkulu juga menunjukkan keragaman corak dari berbagai budaya masyarakatnya.

Tradisi bimbang (Malim, Melayu, maupun Ulu)22, perkawinan adat Jujur, semendo, tabot, dan pranata-pranata, serta bentuk-bentuk ritual yang lain, juga mewarnai keragaman budaya masyarakat Bengkulu.

Dan tentu saja berbagai ragam bahasa, sastra, kesenian, perumahan, pakaian, peralatan, serta wujud fisik lainnya (Rejang, Pasemah, Lembak, Serawai, Melayu, Muko-muko dan lain-lain)23 pun memiliki kontribusi yang sangat berharga dalam memperkaya identitas budaya masyarakat Bengkulu.

Itulah kiranya yang mewarnai peta budaya masyarakat Bengkulu yang multi kultural dan juga multi etnis, meskipun diakui banyak bagian yang teralienasi telah sirna ditelan era, ataupun teralienasi di tengah percaturan budaya.

Penutup

ejauh yang bisa diamati, keragaman budaya pada masyarakat Bengkulu yang terus bersemi hingga kini belum menampakkan gejala yang menjurus pada desintegrasi bangsa.

Keragaman budaya tersebut lebih cenderung mengintegrasikan diri dalam nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan seperasaan. Banyak contoh yang bisa dikemukakan baik dari bidang kehidupan (pemukiman yang heterogen, perkawinan eksogami, kepranataan tak mengacu pada putra daerah, kebahasaan saling menggunakan, kesenian kreatif dan lain-lain) yang tidak menunjukkan corak eksklusivisme.

Kalaupun ada berbagai perkumpulan baik atas warna kesukuan, kealmamateran, keilmuan, kesenian, keagamaan, dan lain-lain, umumnya lebih diorientasikan pada pengelolaan kerukuan bersama dan kesejahteraan antar anggotanya.

Salah satu contoh yang menarik, yaitu adanya sebuah perkumpulan kesenian khas suatu daerah asal Jawa yang disebut Kuda Kepang, yang anggotanya campuran dari berbagai suku (Jawa, Rejang, dan Batak). Konon kabarnya, kesenian tersebut masih tetap terpelihara di Curup (Rejang Lebong).

Wassalam !

Tengah Padang, Bengkulu, 12 Juli 2001

DAFTAR PUSTAKA

Daeng, Hans, J. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Dove, Michel R. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Francis, E. A Commentative Digest of the law of the Natives of the part of the Fort Marlborough and practised in the Court of the Presidency, 1829.

Kuntowijoyo, Budaya Dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara wacana, 1987.

Legg, Keith R. Tuan , Hamba, dan Politisi. (penterjemah: Afan Gafar). Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Lubis, Mochtar. Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Mattulada. Demokrasi dalam Perspektif Budaya Bugis-Makassar. Yogyakarta: LKPSM, 1996.

Poespowardojo, Soerjanto. Strategi Kebudayaan. Jakarta: Gramedia, 1989.

Sjamsuddin, Nazaruddin. “Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Aceh”, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara I. Yogyakarta: LKPSM, 1996.

Suriasumantri, Jujun S. Masalah Sosial Budaya Tahun 2000 Sebuah Bunga Rampai. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

Sutan Kedir, Oendang-oendang Peratoeran Bimbang Radja-Radja dan raden-raden jang terpakei dalam Residensi Benkoelen. Martinus-Nijhoff, 1912.

Van Peursen, C.A. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1985.

Vinne, L. van der. Benkoelen zoo als het is, en de Benkoelezen zoo als zij zijn . Batavia: TNI, 1843.

Wuisman, J.J.J. Sociale Verandering in Bengkulu: Een Cultuur Sociologische Analyse. Leiden: Foris Publications Holland, 1985.

Dialog Kebudayaan

Kemajemukan dan Adaptasi

Budaya Antar Etnis

Penulis

Agus Setiyanto

Cetakan Pertama, Juli 2001

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

All Rights Reserved

Disain Cover : Ade Kurnia

Gambar Cover :

Lukisan Fort Marlborough Abad ke 18

Penerbit :

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)

Bengkulu Press

Jl. Letkol Iskandar no. 22- Telp. (0736) 341075

Tengah Padang – Bengkulu – Indonesia

Kerja sama dengan

Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu

Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu

ISBD 2001-1207-01-05

1 7 9

INFORMASI BUKU TENTANG BENGKULU

1. ELITE PRIBUMI BENGKULU (BALAI PUSTAKA: 2001) KARYA : AGUS SETIYANTO.

2. BUSERAH SATU (KUMPULAN ARTIKEL BUDAYA, SENI, DAN SEJARAH) BENGKULU (LEMLIT UNIB PRESS: 2001). KARYA : AGUS SETIYANTO.

3. BUSERAH DUA (KUMPULAN ARTIKEL BUDAYA, SENI, DAN SEJARAH) BENGKULU (LEMLIT UNIB PRESS: 2001). KARYA : AGUS SETIYANTO.

HUBUNGI :

· TOKO BUKU MEDIA (SUPRAPTO, BENGKULU).

· TOKO BUKU MAGEK JAYA (SUPRAPTO, BENGKULU).

· AGUS SETIYANTO (JL. LETKOL ISKANDAR NO.22, TENGAH PADANG – BENGKULU

TELP. (0736)- 341075 – HP. 0811734994.

Antara Harapan dan Kenyataan[1]

Agus Setiyanto[2]

Prologoe

Sejarawan T. Ibrahim Alfian, mengawali pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 12 Agustus 1985, dengan mengambil kalimat singkat dari Ortega, “masa lampau adalah prologue”. Totalitas pengalaman manusia di masa lampau manfaatnya amat berharga dipetik untuk dijadikan bekal menghadapi masa depan yang terentang di hadapan kita (T. Ibrahim Alfian, 1985:3).

Sepuluh tahun kemudian, sejarawan Taufik Abdullah naik mimbar kehormatan dalam predikat pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 November 1995. “Pengalaman, Kesadaran, dan Sejarah,” itulah topik centralnya. Rasanya tak sanggup kita mencerna bahasa kecerdasannya, dan sudah tentu bahasa kesadaran sejarahnya yang luar biasa – “excellent”.

“Dan kini, saya ingat juga ucapan Michael Sturner, yang agak keras. “Di negeri yang tanpa sejarah, masa depan masyarakatnya akan dikuasai oleh mereka yang menentukan isi ingatan, serta yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lampau”, tulisnya (Taufik Abdullah, 1995:35).

Rupanya, Sartono Kartodirdjo, yang juga disebut sebagai empu nya sejarawan Indonesia pun tak pernah ketinggalan dalam mencermati masalah-masalah yang bersinggungan dengan ilmu sejarah dan kesadaran sejarah. “Maka benarlah ucapan Cicero yang menyatakan, bahwa barang siapa tak kenal sejarahnya, akan tetap menjadi anak kecil” (Sartono, 1992:23).

Dan jangan lupa, bahwa jauh sebelumnya, orang Yunani Kuno pun sempat mengeluarkan adagiumnya, “Historia Vitae Magistra” (sejarah adalah guru kehidupan).

Tak hanya itu, Bung Karno juga sempat mengingatkan kita tentang “Jasmerah” (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Bahkan jauh sebelumnya, tepatnya di depan landsraad, Bandung pada tahun 1930, Bung Karno pernah mengajukan pidato pembelaannya yang mengandung unsur dedaktik dari kesadaran sejarah.

Andaipun kalimat-kalimat ampuh tersebut kita sepakati, lalu apa yang mesti kita lakukan. Mampukah kita mengatakan, bahwa kesadaran sejarah adalah sebuah titian, dan sekaligus tolak balak dalam menghadapi segala bentuk tantangan – masalah serius yang menghadang perjalanan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita mampu mengatakannya, tetapi takkan mampu mewujudkannya. Atau barangkali, tepatnya, ini hanyalah sebuah wacana biasa.

Tetapi sah saja kita mengatakan, bahwa kesadaran sejarah itu amat urgen bagi perjalananan kehidupan umat manusia. Tanpa sebuah kesadaran sejarah, orang tak mampu menangkap manfaat masa lampaunya secara jernih.

Lalu, bagaimana dengan modernitasnya zaman yang kian mengglobal, menjadikan ajang pertarungan antar budaya yang cenderung sengit, dahsyat, sadis, entah apalagi kata yang pas itu itu. Terlebih pertarungan yang tak seimbang antar produk budaya lokal dengan produk budaya luar (baca: asing) dapat berakibat fatal - teralienasi, tererosi, tersingkir, atau bahkan kemudian geheel op (lenyap) ditelan zaman.

Jikalau totalitas produk kebudayaan dan sejarah masyarakat itu telah terkubur oleh arus zaman, bagaimana kita dapat menemukan kembali ? atau bahasa sejarahnya “merekonstruksi” entitas (keseluruhan) identitas – jatidiri masyarakatnya. Tentulah tidak segampang mengumpulkan mainan anak kecil yang berserakan di lantai.

Dan bilamana masyarakat telah kehilangan identitas – jatidirinya, maka sesungguhnya masyarakat tersebut telah mati suri – dengan kata lain, jasadnya ada, tetapi ruhnya terbang melayang. Atau barangkali menurut bahasa Sartono ini cukup pas, yaitu “dekulturasi”. Kata Sartono, “apabila bahaya dekulturasi menjadi sebuah realita, yang ditandai oleh kesimpang-siuran norma-norma, kemerosotan nilai yang terbawa arus modernisasi – maka diperlukan akulturasi – agar dapat membendung erosi kulturalnya” (Sartono, 1982:123).

Itu semua, bukanlah tugas sejarawan semata. Meski diakuinya, bahwa sejarawan masih terlalu asyik dengan masalah-masalah klise, dan jarang yang sempat mendengar dan merekam suara zaman. Demikian kritikan yang cukup tajam Taufik Abdullah (Taufik Abdullah, 1995:33).

Lalu, bagaimana dengan tawaran alternatif yang disebut kesadaran sejarah itu sendiri? Sanggupkah, kita menjelaskan bahwa sebuah kesadaran itu biasanya muncul setelah melalui proses pengetahuan, wawasan dan pemahaman. Sebab, tanpa melalui proses pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang ilmu sejarah, sulit dipercaya untuk dapat memunculkan sebuah kesadaran sejarah. Kalaupun muncul, hanyalah sebatas kesadaran sejarah yang semu.

Sementara, sejarah itu sendiri go public – milik publik, dan sangat terbuka untuk siapapun. Dengan kata lain, sejarah dapat ditulis oleh siapa saja tanpa harus melalui jenjang akademik ilmu sejarah. Bahkan sering disinggung oleh para sejarawan kita, termasuk T. Ibrahim Alfian. “Rekonstruksi masa lampau tidak hanya dilakukan oleh para sejarawan akademik yang mendapat pendidikan formal dalam ilmu sejarah dengan hasil yang idealnya deskriptif analitik, tetapi juga oleh para sejarawan amatir pada umumnya” (T. Ibrahim Alfian, 1985:10).

Sayangnya, masih cukup banyak beredar karya-karya sejarah amatir yang belum memenuhi standar penulisan yang sesuai dengan metode penulisan ilmu sejarah. Dikawatirkan terjadi pengaburan antara karya sejarah dengan karya sejarah non/semu sejarah (karya sastra sejarah).

Terlebih karya historiografi tradisional yang tak lepas bungkus mitos, legenda, hagiografi, simbolisma, dan sejenisnya (Sulastin Sutrisno, 1982:209). Lalu, apa kata Sartono. Dalam historiografi tradisional ada kekuatan religio-magis yang tak ditinjau secara kritis (Sartono, 1982:17). Pendek kata karya sejarah yang non sejarah itu tak lebih dari sekedar kronik. Sejarah dan kronik jelas sangat jauh bedanya.

“Kronik adalah sejarah yang mati, sedangkan sejarah adalah kronik yang hidup”. “Kronik adalah sejarah masa lampau, sedangkan sejarah adalah sejarah kontemporer”. “kronik cenderung bersumber dari seni keinginan, sedangkan sejarah bersumber dari seni pemikiran”. Semua sejarah yang terlepas dari kehidupan dokumen, tak ubahnya cerita-cerita kosong tanpa kebenaran.” Demikian ketegasan dari Benedetto Croce (Benedetto Croce, 1959:44-57).

Dengan kesadaran sejarah yang tinggi, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lampau dapat dipetik sebagai pelajaran agar tak terulang lagi. Termasuk di dalamnya kesalahan-kesalahan dalam merekonstruksi “history as past actuality” (sejarah sebagai peristiwa masa lampau). Setidaknya, kesalahan-kesalahan sejarawan yang dipaparkan oleh sejarawan Kuntowijoyo secara rinci dapat dijadikan cermin kesadaran sejarah (Kuntowijoyo, 1995: 157-175).

Kasus Lokal

Ada seorang kawan dari Museum Negeri Bengkulu telah mencoba menerapkan sebuah strategi untuk mensosialisasikan benda-benda bersejarah kepada masyarakat secara dini. Caranya : (1) mempersiapkan fasilitas ruang pembelajaran dan ruang permainan bagi anak-anak Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dengan mengubah ruangan aula menjadi sebuah kelas. (2) selanjutnya kerjasa sama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia – Bengkulu (IGTKIB) untuk mengundang Sekolah Taman Kanak-Kanak secara bergantian pada setiap minggunya. Bahkan, kemudian jadual pelaksanaannya dikembangkan menjadi tiga kali dalam seminggu.

Selanjutnya, diselakan oleh petugas museum untuk memberikan informasi tentang benda-benda sejarah kepada anak-anak. Bahkan kemudian, anak-anak bersama-sama dengan orang tuanya diajak masuk ke ruang museum untuk melihat berbagai ragam peninggalan sejarah.

Bukankah cara tersebut cukup strategis, bahkan mungkin efektif dalam proses enkulturasi (pembudayaan), khususnya proses penyadaran sejarah kepada anak-anak secara dini. Atau barangkali ada sampel kasus lain di tempat lain yang lebih relevan untuk diketengahkan. Yang jelas, kita tidak berani menyakinkan, bahwa pertunjukan ketoprak humor yang ditayangkan setiap malam minggu di RCTI termasuk proses penyadaran sejarah.

Satu lagi, kasus lokal. Suatu hari, saya diperlihatkan oleh seorang kawan beberapa keping mata uang logam kuno. Setelah saya amati, ternyata mata uang logam itu berasal dari zaman Inggris di Bengkulu dengan logo tulisan “Fort Marlborough”. “Alangkah bijaknya, jika artifak-artifak tersebut dapat disimpan… atau dititipkan di Museum Negeri Bengkulu”, pikir saya. Sebab, benda-benda tersebut adalah sumber sejarah yang berstatus sebagai bahan mentah sejarah Bengkulu. Dan jika dikaji lebih mendalam, bisa jadi benda-benda tersebut dapat menjadi saksi tentang sejarah Bengkulu, baik dalam perspektif sosial ekonomi, sosial politik, maupun sosial budaya.

Begitu pula dengan benda-benda bersejarah lainnya, seperti meriam yang bertebaran, atau sengaja ditebarkan di beberapa tempat dalam wilayah Bengkulu. Kadang terlintas dalam pikiran saya, “mengapa meriam-meriam itu ada di situ, apakah memang benar asal mula tempatnya di situ ?”.

Sayang sekali, mereka hanyalah benda masa lampau yang mati, tak punya hak bicara, dan memang tak mampu menyalurkan aspirasi masa lampaunya kepada masa kini. Kecuali overhangen (bergantung) pada nafsu tuan-tuannya,… bak budak belian yang gampang diperjualbelikan, dipermainkan, bahkan mungkin dibuang begitu saja.

Andaikan para penentu sejarah itu punya rasa tanggungjawab moral terhadap masyarakat masa lampau, pastilah lain ceritanya. Lalu, apa kata Taufik Abdullah, “sejarawan itu punya dua tanggungjawab moral dan akademis, yaitu kepada masyarakat masa lampau yang mewarisi, dan kepada masyarakatnya sendiri”. Tapi, di lapangan, lain ceritanya, sebab sering terganjal oleh para penentu sejarah yang teknokratis (Taufik Abdullah, 1995:35).

Kalau sudah demikian, bukan saja masyarakat masa lampaunya yang terbuang sejarahnya, sejarawannya pun menjadi korban sejarah. Andaikata jeritan dari suara mereka yang diam itu sampai di telinga generasi masyarakatnya, mungkin para penentu sejarah itu akan sedikit lebih arif. Atau bisa jadi, karena tidak tersedianya fasilitas penyambung hubungan antara masyarakat masa lampau dengan masyarakat generasi berikutnya, maka putuslah sudah hubungannya. Dalam keadaan seperti itu, lebih mudahlah kesempatan untuk memanipulasi sejarah.

Antara Kenyataan dan Harapan

Perbincangan mengenai Kesadaran sejarah, setidaknya artikel Soedjatmiko yang berjudul: “Kesadaran Sejarah dan Pembangunan” yang diterbitkan dalam majalah Prisma (Prisma no.7, 1976), dan dalam sebuah buku (Soedjatmoko, 1983: 63-71), masih relevan sebagai bahan referensi masa kini – bahkan cukup menarik untuk terus menerus diwacanakan.

Secara khusus, Soedjatmoko melihat adanya kecenderungan generasi muda yang instant utopianism – yang dimiripkan dengan harapan-harapan “ratu adil” – “millenarianism”. Selanjutnya, menurut Soedjatmoko, generasi muda masih memandang sejarah dengan sebelah mata. Setidaknya, bisa diamati melalui rendahnya perhatian generasi muda terhadap sejarah, baik sebagai jurusan studi maupun sebagai landasan suatu karir (Soedjatmoko, 1981:69).

Persoalan penulisan Sejarah Indonesia yang masih terputus-putus, – serta penyajian fakta-fakta sejarah yang harus dihafal, jelas tak merangsang tantangan intelektual, yang mampu menggairahkan generasi muda untuk berkecimpung dalam bidang sejarah. Apalagi jika fakta-fakta sejarah yang disajikan itu tidak disinari oleh usaha-usaha yang relevan dengan keadaan sekarang (Soedjatmoko, 1981:70).

Lalu, apa kata kuncinya ? Menurutnya, untuk membangkitkan kegairahan dan keterlibatan generasi muda terhadap ilmu sejarah, sistem pembelajaran sejarah harus polanya sebagai suatu avontuur – bukan dengan cara menghafal fakta-fakta, tetapi sebagai riset bersama antara guru dan mahasiswa. Selanjutnya, disarankan agar para ahli sejarah Indonesia mampu melibatkan masyarakat luas dalam hal penelitian sejarah. Sebab, pengumpulan bahan-bahan sejarah sangat tergantung pada kegairahan masyarakat di bidang sejarah, baik nasional maupun lokal. Sejarah adalah urusan kita semua, urusan seluruh bangsa Indonesia, katanya (Soedjatmoko, 1981:70).

Jika boleh disimpulkan ujungnya, maka urusan kesadaran sejarah adalah urusan kita bersama. Bukan hanya urusan perguruan tinggi, bukan hanya urusan lembaga-lembaga sejarah (seperti Museum, Balai Kajian Sejarah, Dinas Purbakala, Diknas, dan lainnya), maupun sejarawan – dosen – guru -mahasiswa- murid, dan lainnya. Dengan kata lain, diperlukan kerjasama sinerjis antara pihak-pihak yang terkait dengan melibatkan masyarakat luas.

Bagaimana juga, sejarawan Sartono tetap optimis dealam kata pendahulannya, “pengetahuan sejarah nasional serta kesadaran sejarah menjadi unsur utama dalam menumbuhkan kesadaran nasional beserta inspirasinya” (Sartono, 1990: x)…. Wallahu ’alam bishshowaf !

Bengkulu, 10 Mei 2002

Referensi

Abdullah, Taufik, 1995. Pengalaman, Kesadaran, dan Sejarah. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 November 1995.

Alfian, T. Ibrahim, 1985. Sejarah dan Permasalahan Masa Kini. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 12 Agustus 1985.

Croce, Beneditto, 19559. “History and Chronicle” dalam Meyer Hoff, The Philosophy of History in our time,: An Anthology Selected, and whit an Introduction and Commentary by Hans Meyerhoff . New York: Doubleday & Company.

Kartodirdjo, Sartono. 1982. Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta : PT. Gramedia.

_______________. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

_______________. 1990. Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kuntowijoyo, 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Soedjatmoko, 1981. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Jakarta : LP3ES.

Sutrisno, Sulastin, 1982. Sastra Dan Historiografi Tradisional. Indonesian Journal of Cultural Studies, Jilid X, no.03. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Prisma, no. 7, 1976. Kesadaran Sejarah dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Biodata Penulis

Lahir di Kota Kretek (Kudus) 21 April 1958. Staf pengajar di Fisipol Universitas Bengkulu sejak tahun 1987, golongan IVA, jabatan Lektor Kepala. Jebolan UNDIP Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah (1984), dan UGM program studi Ilmu Sejarah (1996).

Pengalamannya dalam hal penelitian, tulis menulis, pengabdian, khususnya yang berbau budaya, seni, sejarah, maupun cerita rakyat (legenda) Bengkulu cukup lumayan.

Pengalaman berorganisasi antara lain : Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Bengkulu; Wakil Ketua Bencoolen Society; Wakil Ketua II Dewan Kesenian Propinsi Bengkulu; Direktur Paguyuban Seni Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa (PASDOKARMA) Universitas Bengkulu; Presiden Komunitas Seniman Bengkulu (KSB); Pembina Sanggar Anak-Anak Kampung “Kleinduimpje” Tengah Padang; Pembina TARI UKM UNIB; Pembina Kesenian Kuda Kepang Desa Panca Mukti Blok VI (Bengkulu Utara); dan Pencetus gagasan “Kantong Seni” Tengah Padang, Bengkulu.

Selain menulis naskah buku BUSERAH Satu dan BUSERAH Dua (terbitan Lemlit UNIB Press, 2001), serta “ELITE PRIBUMI BENGKULU” (terbitan Balai Pustaka, 2001), juga sedang menggarap naskah buku “Biografi Beberapa Tokoh Pejuang Bengkulu” (dalam proses), “Kumpulan Naskah Panggung Bangsawan Bengkulu” (dalam proses); dan “BUNG KARNO MAESTRO MONTE CARLO” (dalam proses penyelesaian).

Saat ini sedang mempersiapkan pertunjukan seni Panggung Bangsawan, dengan mengambil salah satu karya Bung Karno, yaitu : Rainbow (Poeteri Kentjana Boelan) untuk tanggal 15 Juni 2002.

ORANG BUGIS DI BENGKULU ABAD XVII – XIX *

Oleh : Agus Setiyanto[1]

PENDAHULUAN

Secara sederhana, konsep migrasi dapat diterjemahkan sebagai bentuk proses perpindahan suatu kelompok suku-bangsa dari daerah asal menuju daerah lain. Menurut Everett, migrasi dapat menunjukkan kepindahan yang menyebabkan perubahan tempat tinggal baik secara permanen maupun semi permanen, atas dasar sukarela maupun terpaksa (Everett, 1990:7-8).

Apabila ditinjau dari dari motivasi, paling tidak ada dua faktor yang dapat diangkat sebagai variabel berpengaruh dalam melakukan gerakan migrasi. Faktor pertama, disebut faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dari dalam si pelaku migrasi, dan faktor yang disebabkan oleh daerah asal. Faktor kedua, adalah faktor eksternal yang dianggap sebagai pendukung daya tarik daerah tujuan (richtplaats).

Secara historis, Bengkulu yang dipandang dari sudut geografis termasuk wilayah periferal, ternyata menjadi daerah sasaran para migran. Salah satunya diantaranya ialah migran Bugis. Menurut beberapa sumber sejarah, migrasi orang Bugis ke Bengkulu sudah dimulai sejak abad ke 17 (P. Wink: 1924; Winter: 1870; St. Kdeir:1870; O.L. Helfrich:1923; Tambo Bangkahoeloe: 1933; Bahoewa Inilah Asal-Oesoel: 1859; J. Kathirithamby-Wells: 1973; John Bastin: 1966; William Marsden: 1965).

Sejauh yang diketahui, penelitian mengenai sejarah migran orang Bugis di Bengkulu belum pernah dilakukan oleh sejarawan baik di tingkat lokal maupun nasinal.

Dari Tanah Bugis Menuju Indrapura

Secara historis awal migrasinya orang-orang Bugis ke Bengkulu berkaitan erat dengan kebijakan “The Right Honourable English East India Company” (sebutan untuk kompeni Inggris di wilayah India Timur) yang telah bercokol di Bengkulu sejak akhir abad XVII, tepatnya pada tahun 1685 (P.Wink, 1924: 464).

Berdasarkan sumber tradisional yang disebut “Maleisch-Handschrift (Babad Melayu) yang berhasil dihimpun oleh Winter tahun 1874, diketahui sebagai berikut:

In het door Boeginese bewoonde gedeelte van Celebes, in het district Toeadjo, voerde de vorst van het dorp Benteng oorlog met den vorst van Tasoeso eveneens in het district Toeadjo, en hoezeer de strijd geruimen tij geduur had, kon hij Tasoero niet overwinnen.

Hij had een jongeren broeder, Daing Maroepa, ook hoofd in het dorp, een stoutmoedig man. Deze stelde voor, om Tasoero met een krijgsbende te overvallen en op dood en leven te kampen; maar de vorst van Benteng wilde hiertoe zijn toestemming niet geven. Daardoor gebelgd, verliet Daing Maroepa Benteng met zijn vrouw en gezin, en stak in een vaartuig naar Java over, met het voornemen zich daar te vestigen.

Op zee veranderde bij van voornemen en wendde den steven naar Benkoelen,. In de nabijheid van deze plaats werd hij door een hevigen storm overvallen en naar Indrapoera afgedreven…(Winter, 1874:116-117).

Berdasarkan sumber di atas, dapat diketahui, bahwa di wilayah Sulawesi yang dihuni oleh suku Bugis, di distrik Toeadjo (Wajo), terjadi peperangan antara penguasa desa Benteng dengan raja Tasuro yang berlangsung lama. Oleh karena tak dapat mengalahkan raja Tasuro, Daing Marupa, saudara muda penguasa desa Benteng yang juga sebagai kepala desa yang terkenal pemberani itu, mengusulkan lagi dengan pasukan tempur untuk menangkap raja Tasuro hidup atau mati. Usul Daing Marupa ternyata tidak direspon oleh saudara tuanya. Karena kecewa, Daing Marupa beserta isteri dan keluarganya meninggalkan desa Benteng, pergi berlayar ke Jawa untuk menetap di sana. Di tengah laut, tujuannya berubah, dan mengarahkan perhatiannya ke Bengkulu. Akan tetapi dilanda badai hebat hingga terdampar di wilayah Indrapura.

Menurut catatan Helfrich, Daing Marupa yang juga bernama Lampu Lana, dalam pelayarannya, perahunya mengalami rusak berat. Bahkan pengikutnya banyak yang tenggelam di tengah lautan, hingga perahunya kandas di wilayah Indrapura. Akibatnya, perahu dan segala isinya dirampas. Daing Marupa dan manchappen (anak-buah) nya ditangkap dan dibawa kepada Tuanku Sultan Indrapura.

Setelah Daing Marupa menceritakan asal-usul dan kejadiannya, Tuanku Sultan Indrapura kemudian kemudian mengembalikan barang-barangnya yang telah dirampas, dan memberikan tempat perlindungan di istananya.

Kisah petualangan Daing Marupa selanjutnya dicatat oleh Helfrich sebagai berikut:

Nadat Daing Maroepa reeds geruimen tijd aan het hof van den Toewankoe van Indrapoera was verbonden, was de Vorst zeer begaan met hem. Hij riep daarom al zijn mantries en verwanten bijeen, won hun advies in omtrent zijn voornemen om Daing Maroepa als kind aan hem met ‘s Vorsten zuster te doen huwen. De geheel vergadering juichte dit plan toe en zoo geschiedde het. Uit dat huwelijk ontsproot nu, zooals reeds vermeld is,. Soelthan Selan gelar Daing Mabela (Ibid.).

(Setelah Daing Marupa tinggal cukup lama di istana, Tuanku Indrapura pun sangat simpati kepadanya. Dalam sidang kerapatan para mantri dan pembesar kerajaan, telah diusulkan untuk mengadopsi Daing Marupa sebagai anak raja, serta dikawinkan dengan adik perempuan Sultan. Dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah Sultan Selan yang bergelar Daing Mabela.

Kisah selanjutnya dicatat oleh Helfrich sebagai berikut:

, dat de waardigheid van Toewankoe door beide zoude bekled worden. Het verhaa; wil nu, dat onder de regeering van deze beide Vorst Indrapoera een ongekenden bloei genoot en dat eerlijkheid en wijsheid alom ge[rezen werden (O.L. Helfrich, 1923:317).

( Tak lama kemudian, Tuanku Indrapura yang sudah tua itupun meninggal dunia, dan anaknya laki-laki tertualah yang harus menggantikannya. Akan tetapi karena dia tumbuh menjadi besar bersama dengan daing Marupa, maka diputuskan, keduanyauntuk menduduki jabatan sebagai Tuanku. Kerajaan Indrapura di bawah pemerintahan kedua raja ini, telah berkembang pesat, kejujuran dan kebijaksanannya terpuji di mana-mana).

Dari Indrapura Hingga Bengkulu

Menurut laporan Sumatra Factory Record 2, 9 Jan 1688, pada awal tahun 1688, pemerintah kompeni Inggris bermaksud mengundang Orumkey Lilla (Orangkaya Lela) dari Indrapura, untuk membantu keamanan di wilayah Bengkulu. Akan tetapi ternyata yang datang adalah Daing Marupa bersama-sama dengan para saudagar Bugis dan pasukan Ambon (J. kathirithamby-Wells, 1973: 248). Besar kemungkinan, Orang kaya Lela tidak bersedia datang ke Bengkulu karena pernah terlibat kasus hutang dengan pihak kompeni Inggris tahun 1685. Berdasarkan isi surat dari pihak pimpinan kompeni Inggris di bawah Benyamin Bloome pada bulan Januari 1686 kepada Karia Suttra Gistra (utusan Sultan Banten), disebutkan bahwa hutang Orangkaya Lela tercatat sebesar 4.000 dollar (P. Wink, 1924:495).

Sejak tahun 1686 itulah keluarga Bugis di bawah pimpinan Daing Marupa mulai berpengaruh di wilayah Bengkulu sebagai pasukan keamanan di bawah koordinasi kompeni Inggris. Dua tahun kemudian (1688) anak keturunan Daing Marupa, yaitu Sutan Endey (saudara Daing Mabela) diangkat oleh pemerintah Inggris sebagai Chief Captain (Kapten Kepala), yang tergabung dalam kesatuan khusus Bugis (Bugis Corps). Korps militer Bugis ini diberi tugas secara khusus untuk membantu meredam perang saudara di wilayah Anak Sungai (J. Kathirithamby-Wells, 1973:248), yaitu wilayah Bengkulu paling Utara, antara Manjuto dan Ketaun, yang terdiri atas Muko-Muko, Bantal, Seblat, dan Ketaun (Rusli Amran, 1981:278). Sementara itu, Daing Marupa sendiri diberitakan telah pulang ke tanah Bugis (O.L. Helfrich, 1923:317).

Dalam perkembangan selanjutnya, diberitakan bahwa pada tahun 1695, hubungan antara Sutan endey dengan pihak kompeni Inggris telah putus, gara-gara pihak kompeni Inggris tidak bersedia menyertakan Sutan endey dalam hal monopoli perdagangan mrica di wilayah Bengkulu. Akibatnya, pihak kompeni Inggris mencari penggantinya, yaitu Daing Mabela. Sejak tahun itulah Daing Mabela menduduki posisi strategis sebagai Kapten Kepala dalam korps militer Bugis (J. Kathirithamby-Wells, 1973:249).

Mengenai proses kedatangan Daing Mabela ke Bengkulu, dilaporkan oleh O.L. Helfrich sebagai berikut:

Omstreeks dien tijd of iets daarvoor had de Engelsche Compagnie zich te Benkoelen gevestigd. Vele binnenlandsche onlusten maakten het haar lastig om handel te drijven. De bewoners van Benkoelen voerden strijd met Soengaj Itam, Soengaj Lemaw had last van voortdurende invallen van redjangers, kort om de toestand was van dien aard, dat men besloot de hulp in te roepen van een intelligent man, die de partijen gemakkelijk zoude kunnen verzoenen. Het oog viel toen op Daing Mabela, de mede-regeerder van Indrapoera. De grootwaardigheid-bekleeders, de brieven van de Engelsche Compagnie lezende, stemden erin toe, dat Daing Mabela zich naar Benkoelen begaf echter onder voorwaarde, dat hij spoedigst zon terugkeeren. Zoo kwam dan Daing Mabela, vergezeld van vele hoeloebalangs en mantris, te Benkoelen (O.L. helfrich, 1923:317-318).

Dari isi petikan tersebut di atas, dapatlah dijelaskan, bahwa semenjak berdirinya kompeni Inggris di Bengkulu, pemerintah Inggris mengalami kesulitan dalam melakukan perdagangan, karena sering terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh penduduk Sungai Itam yang terdiri atas orang-orang Rejang terhadap penduduk Sungai Lemau. Oleh karena situasi keamanan cukup rawan, maka pemerintah kompeni Inggris memutuskan untuk meminta bantuan kepada Daing Mabela yang saat itu telah menjadi pemimpin pribumi di wilayah Indrapura. Atas kesepakatan para pembesar kerajaan Indrapura, maka berangkatlah Daing Mabela dengan disertai para Hulubalang dan para Mantri menuju Bengkulu.

Perkembangan selanjutnya, Daing Mabela memperoleh posisi yang strategis di wilayah ibukota Bengkulu, yaitu selain diangkat sebagai Kapten Bugis, juga diangkat sebagai Hoofd van de Vreemdelingen (Kepala Orang Asing) non Eropa. Daing Mabela juga diminta untuk membawa orang-orang Bugis yang ada di Sulawesi untuk direkrut menjadi serdadu Bugis memperkuat barisan keamanan di bawah koordinasi pemerintah kompeni Inggris. Peristiwa migrasinya orang-orang Bugis secara besar-besaran di bawah komando Daing Mabela diperkirakan sejak retaknya hubungan antara Sutan Endey dengan kompeni Inggris tahun 1695.

Sementara itu, sumber naskah Melayu lokal Bengkulu yang berjudul Bahoewa Inilah Asal Oesoel , pada patsal. 31, maupun dalam Tambo Bangkahoeloe, tidak saja menceritakan tentang awal kedatangan orang Bugis (Daing Mabela) ke Bengkulu, tetapi juga menyinggung tentang jalinan kekerabatan dengan kepala pribumi Sungai Lemau hingga memperoleh posisi yang strategis. Patsal yang ke 31 itu tertulis sebagai berikut :

Koetika zaman toeankoe Pangeran Mangkoe radja ialah datang satoe orang dari Indrapoera gelarnja kata orang Indrapoera Soetan Balinam tetapi asal dahoeloe beliauw itoe orang Boegis negri wadjok gelarnja tjara Boegis Daeng Mabela tinggal di Bangkahoeloe beristri mengambil anak tjoetjoeng Datoe 4 di pasjar Bangkahoeloe beranak laki-laki bergelar Daeng Makoeli. Daeng Makoeli kawin dengan anak Pangeran Mangkoe Radja gelar datoe Njai, Kemoedian ialah Daeng Makoeli itoe diangkat mendjadi Datoe dagang, maka dikoerniai oleh Pangeran pegangan Datoe dagang itoe, dari tanah Merah pendakian dari pantai pasjar Bangkahoeloe laloe dirawang belakang kampoeng Bangkahoeloe sampai dirawang Soeka Marindoe, laloe belah selatan dari djambatan Niboeng, laloe dirawang Goentoeng sampai di tanah Merah, maka Pangeran Mangkoe Radja menjoeroeh merambah dan membersihkan segala hoetan hoetan lingkaran itoe, koetika itoelah mendjadi Padang semoeanja bernamalah Tenga Padang (Pangeran Mohamad Sah, 1859:48-49; H. Delais dan J. Hassan, 1930: 60-61).

Dari isi petikan naskah Melayu tersebut di atas, dapatlah dijelaskan bahwa Daing Mabela datang ke Bengkulu pada zaman Pangeran Mangku Raja memegang kendali pemerintahan pribumi di wilayah Sungai Lemau. Juga diketahui, bahwa nama lain dari Daing Mabela adalah Sultan Balinam, yang dalam catatan J. Kathiritahmby-Wells disebut Sultan Selan.

Menurut salah satu sumber, Daeng (Daing) adalah gelar untuk bangsawan menengah, sedangkan Mabela bahasa Bugisnya berarti jauh (Shelly Errington, dalam Lorraine Gesick, 1989: 108, 131). Besar kemungkinan nama gelar itu sengaja dipakai karena Daeng Mabela memang menetap di tanah rantau. Daing Mabela kemudian menikah dengan anak keturunan dari Datuk Empat Pasar Bangkahulu, dan dari hasil perkawinannya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Daeng Makulle (Daing Makoleh).

Selanjutnya diceritakan, bahwa Daeng Makulle kawin dengan Datuk Nyai, anak Pangeran Mangku Raja (kepala pribumi Sungai Lemau). Tampaknya keluarga keturunan Bugis tidak saja berpengaruh besar di wilayah kerajaan Indrapura, tetapi juga di Bengkulu. Terbukti, Daeng Makulle, anak keturunan Daeng Mabela (cucu dari Daeng Marupa) tidak saja berhasil menjalin hubungan kekerabatan dengan kepala pribumi Sungai Lemau, tetapi juga memperoleh posisi strategis, yaitu mendapat jabatan sebagai Datuk Dagang. Bahkan oleh Pangeran Mangku Raja, telah diberi sebidang tanah untuk mendirikan perkampungan baru (kolonisasi) bagi keluarganya. Sebidang tanah yang masih belukar itu kemudian dibuka, dan akhirnya menjadi sebuah kampung yang diberi nama kampung Tengah Padang (sekarang menjadi Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kotamadia Bengkulu). Bila dicermati sesuai dengan isi petikan tersebut di atas, maka diperkirakan, bahwa kampung Tengah Padang itu semula wilayahnya paling tidak meliputi kelurahan Pintu Batu, Kebun Ros, Bajak, Pasar Bengkulu, Sukamerindu, Pengantungan, Kebundahri, dan kelurahan Tengah Padang itu sendiri.

Menurut laporan Wells, setelah Daeng Makulle kawin dengan anak perempuan Pangeran Sungai Lemau, Daeng Makulle diberi wilayah kekuasaan di Tapp Tuda, yaitu sebuah wilayah yang terbentang dari Pasar Bengkulu hingga perbatasan utara Sillebar. Untuk lebih jelasnya, berikut isi laporannya di bawah ini :

The latter married a doughter of the Pangeran of Sungai Lemau who ceded to him Tappa Tudda, the area stretching from Pasar Benkoelen to the northern border of Silebar (Wells, 1977:99).

DAFTAR REFERENSI

Amran, Rusli. Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta. Sinar Harapan, 1981.

Bahoewa Inilah Asal-oesoel. Bataviaasch Genootschap, ML, 143,Latijn-schrift, ML. 148, Arab Maleisch-schrift, gedat: 1859.

Delais H, J. Hassan J. Tambo Bangkahoeloe. Batavia Centrum: Balai Pustaka, 1933.

Errington, Shelly. Tempat Benda-Benda Pusaka di Luwu. dalam Lorraine Gesick, Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

Helfrich, O.L. De Adel van Benkoelen en Djambi (1892-1901). AB. Deel.XXII, Gemengd. ‘s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff., 1923.

Kathirithamby-Wells. A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824). BKI, deel. 129. ‘s-Gravenhage:Martinus-Nijhoff, 1973.

_____________. The British West Sumatran Presidency (1760-;85) Problems of Early Colonial Enterprise. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1977.

Wink, P. Eenige Archiefstukken Betreffende de Vestiging van de Englesche Factoyij te Benkoelen in 1685. Batavia-Den Haag: Albrecht & Co- Martinus-Nijhoff, 1924.

Winter. De Familie Daing Mabella, Volgens een Maleisch-Handschrift. TNI, 3e Jaargang, 2e deel. Te Zalt-Boome bij John Noman en Zoon, 1874.

BENGKULU

2008

PERLAWANAN RAKYAT BENGKULU MASA PENJAJAHAN INGGRIS DAN BELANDA

(kajian Sekilas dalam Perspektif Sejarah Kurun Abad XVII – XIX)

Oleh : Agus Setiyanto

Mukaddimah

Dalam perspektif sejarah yang disebut “perlawanan rakyat” ini termasuk salah satu bentuk dari sebuah gerakan sosial. Dalam kajian sejarahnya, yang disebut sebagai gerakan sosial sebenarnya merupakan gejala umum yang terjadi pada masyarakat petani sebagai gerakan protes terhadap dominasi kekuasaan yang ada.[1] Sejarah gerakan sosial di Indonesia telah mencatat, bahwa selama abad ke 19 hingga awal abad ke 20 secara terus menerus telah terjadi pergolakan petani seperti pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, kegaduhan, dan sejenisnya, yang sempat menggoncangkan tatanan masyarakat dan pemerintahan kolonial, terutama kolonial Belanda.[2]

Secara umum gerakan-gerakan sosial sebagai suatu protes merupakan suatu hal yang sangat kompleks.[3] Di wilayah Bengkulu, setidaknya telah terjadi secara menyolok dua kali peristiwa perlawanan rakyat selama masa pemerintahan kolonial Inggris (1685-1825). Perlawanan rakyat terhadap pemerintah koloni Inggris (EIC) yang pertama terjadi pada tanggal 23 Maret 1719, [4] dan yang kedua kalinya terjadi pada bulan Desember 1807 yang dikenal dengan peristiwa Mount Felix (27 Desember 1807).[5]

Sementara pada masa penjajahan Belanda di sepanjang abad ke 19, setidaknya ada tiga peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah perlawanan rakyat Bengkulu, yaitu peristiwa 1833, peristiwa 1835, dan peristiwa 1873.

Peristiwa Attact Fort Marlborough (1719).

Jauh sebelum peristiwa penyerbuan rakyat Bengkulu ke Fort Marlborough pada tanggal 23 Maret 1719, ketegangan sosial telah terjadi antara para penguasa pribumi Bengkulu, khususnya rakyat Selebar. Ketegangan hubungan antara pihak Inggris dengan Pangeran Ingallo (Jenggalu?) – alias Pangeran Nata Diradja penguasa dari Selebar, berawal dari hubungan kontrak – perjanjian dagang. Pihak Inggris tidak senang bahkan merasa dirugikan karena Pangeran Selebar masih menjalin hubungan dagang dengan pihak Belanda. Disinyalir, rakyat Selebar serta anak keturunannya Pangeran Nata Diradja menaruh dendam atas kematian Pangeran Selebar yang diduga dibunuh oleh Inggris di Fort York pada tanggal 4 Nopember 1710.

Puncaknya ketegangannya, pada malam hari tanggal 23 Maret 1719, Fort Marlborough diserbu sekitar 80 orang yang sebagian besar diperkirakan dari suku Lembak dan Selebar – yang mengakibatkan orang-orang Inggris melarikan diri ke Batavia dan Madras. Tokoh yang diduga kuat sebagai pemimpin penyerbuan Fort Marlborough itu antara lain : Pangeran Mangkuradja dari Sungai Lemau, Pangeran Intan Ali dari Selebar, Pangeran Sungai Itam, dan juga Syed Ibrahim (Siddy Ibrahim ) yang disebutkan sebagai seorang ulama besar yang punya pengaruh pada masyarakat di pegunungan.[6]

Peristiwa Mount Felix (1807).

Mount Felix adalah sebuah nama yang diberikan oleh orang Inggris untuk menyebut sebuah kawasan perbukitan yang terletak di sebelah utara, sekitar 25 Km dari pusat kota Bengkulu. Sementara masyarakat pribumi menyebutnya sebagai Bukit Palik.

Ketegangan sosial yang terjadi selama masa pemerintahan Walter Ewer (1800-1805) tampaknya terus berkelanjutan hingga masa penggantinya, yaitu Thomas Parr. Residen Inggris ini hanya memerintah di Bengkulu selama dua tahun, yaitu dari tahun 1805-1807, yang berakhir dengan membawa kematiannya secara tragis.[7]

intervensi Thomas Parr terhadap kehidupan tradisional para kepala adat, terutama dalam hal peradilan pribumi, sering dilakukan tanpa meminta persetujuan dari para kepala adat.[8] Dengan demikian, tampak semakin kompleks ketegangan-ketegangan sosial selama masa pemerintahan Thomas Parr.

Puncak dari segala ketegangan sosial itu pada akhirnya meletus pada tanggal 27 Desember 1807. Thomas Parr dibunuh pada tanggal 27 Desember 1807 di kedimanannya di Mount Felix, yang berlokasi sekitar 3 Mil sepanjang garis pantai dari Fort Marlborough.

Menurut sebuah sumber, Thomas Parr dimakamkam di daerah tertutup di Fort Marlborough, dengan pertimbangan, untuk menghindari perasaan penduduk lokal, dan juga dikawatirkan akan digali dan dinajiskan (dikutuk) oleh penduduk lokal. Demikian juga dengan makam Charles Murray, sekretarisnya yang telah berusaha menyelamatkan Mr. Parr, dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1808.[9]

Bagi pemerintah kolonial Inggris, bagaimana pun juga Thomas Parr tetap dianggap sebagai pahlawan karena jasa dan pengabdiannya. Oleh karena itu, pemerintah Inggris kemudian mendirikan sebuah monumen untuk mengenangnya. Monumen tersebut dibangun diatas tanah yang berlokasi tidak jauh dari pusat ibukota Bengkulu (sekitar 150 kaki) dari Fort Marlborough. Monumen yang didirikan tanggal 7 Januari 1808 itu, terdapat prasasti (memori) yang berkaitan dengan peristiwa Mount Felix.[10] Orang-orang Inggris menyebut dengan nama Parr Monument, sedangkan kelompok elite pribumi Bengkulu menyebutnya sebagai Taman Raffles (Raffles Park). Penduduk pribumi Bengkulu itu sendiri lebih akrab menyebutnya sebagai kuburan bulek.

Peristiwa 1833

Selama pemerintahan Asisten Residen J.H. Knoerle (1831-1833), posisi elite pribumi Bengkulu semakin terjepit. Dengan diaktifkannya para pegawai Eropa yang menduduki posisi sebagai posthouder, maka kekuasaan para kepala pribumi di wilayah luar ibukota semakin terbatas karena mendapat kontrol yang ketat. Tekanan dan intervensi terhadap kehidupan tradisional elite pribumi semakin dirasakan terutama yang berkaitan dengan lembaga adat yang sudah mapan.

Penghapusan gelar kepangeranan, penghapusan hak-hak tradisional para kepala pribumi yang sudah mengakar, serta mereformasi sistem pengadilan tradisional yang sudah mapan, jelas merugikan posisi elite pribumi Bengkulu. Menurutnya, pemakaian gelar pangeran bagi para kepala pribumi Bengkulu tidak perlu diteruskan karena tidak ada fungsinya, serta tidak bermanfaat bagi masyarakat, dan pemerintah Belanda, kecuali gelar regent (bupati), bagi mereka yang telah diangkatnya.[11]

Tampaknya, J.H. Knoerle tidak hanya menghapuskan gelar pangeran kepada penggantinya Pangeran Linggang Alam dari Sungai Lemau, tetapi sekaligus juga memotong tunjangan gaji tetapnya dari f. 706 (termasuk pelepasan haknya atas gelanggang adu ayam sebesar F.106) hingga menjadi f. 200 per bulannya. Selanjutnya Francis juga mencatat, bahwa semenjak meninggalnya Pangeran Khalipah Ajah (Khalipa Raja) dari Sungai Itam pada bulan September 1829, kekuasaannya sementara dibebankan kepada kedua anak laki-lakinya, sampai keduanya menentukan sendiri siapa di antaranya yang berhak menggantikannya.[12]

Demikian halnya dengan Pangeran Sungai Lemau. Tunjangan gaji Pangeran Sungai Lemau juga disunatnya. Gajinya yang semula f. 400 per bulan dipotong hingga menjadi f. 140 per bulan. Sementara itu, gaji para kepala distrik, seperti Kepala Distrik Andalas Sungai Keruh, Kepala Distrik Lima Buah Badak, dan Kepala Distrik Sillebar, hanya mendapatkan gaji sebesar f. 40 per bulan. Kecuali Kepala Distrik Lais, yaitu : Raden Muhammad Zein masih mendapat tunjangan gaji sebesar f. 100 per bulannya.[13] Demikian pula dengan penghulu (kepala) orang asing, yaitu daeng Mabella, yang semula menerima tunjangan bulanan sebesar f. 600, kemudian dipotong hingga menjadi f. 150 per bulan. Akan tetapi setelah Daeng Mabella meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1832, jabatan penghulu orang asing ini dibiarkan kosong dengan alasan, Daeng Mabella tidak mempunyai keturunan yang sah.[14] Oleh karena kosongnya jabatan penghulu orang asing itu ternyata menimbulkan masalah, terutama stabilitas keamanan, maka Francis kemudian mengusulkan agar jabatan tersebut segera diisi kembali. Francis mengusulkan agar Raden Muhammad Zein yang sudah memegang jabatan sebagai Kepala Distrik Lais, diangkat sebagai Penghulu Orang Asing dengan gaji f. 150 per bulan. Usulan tersebut kemudian di sampaikan melalui Residen Pantai Barat Sumatra, kepada Pemerintah Pusat di Batavia.[15] Akan tetapi, karena terbentur masalah anggaran keuangan pemerintah, maka usulan pengangkatan Raden Muhammad Zein baru terealisasi pada tahun 1838, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1838.[16]

Sementara itu, Bupati Muko-Muko, Sultan Khalifatullah Hidayat Syah (Tuanku Seri Maharaja Chalipatullah Indiyat Shah) juga tak luput dari pemangkasan tunjangan bulanannya. Tunjangan bulanannya yang semula diterima sebesar f. 600 perbulan, kini dipangkas menjadi f. 150 per bulan. Bahkan di wilayah Muko-Muko telah di tempatkan seorang Kontrolir yang dibantu oleh 22 orang Opas (polisi Belanda), yang secara tidak langsung juga untuk mengontrol dan mengurangi ruang gerak kekuasaan Sultan Muko-Muko.[17]

Nasib Sultan Muko-Mukoini bahkan lebih tragis dibanding dengan nasib para bupati lainnya (Pangeran Sungai Lemau dan Pangeran Sungai Itam). Laporan de Perez yang disampaikan kepada Dewan Hindia, Komisaris Pemerintah untuk Sumatra di Batavia, menyebutkan bahwa Knoerle telah menurunkan Bupati Muko-Muko, karena dianggap menindas rakyatnya. Bupati Muko-Muko tersebut kemudian di bawanya ke ibukota Bengkulu, dan akhirnya meninggal di Bengkulu pada awal tahun 1834.[18]

Posisi para bupati, serta para kepala pribumi lainnya, termasuk anak keturunannya benar-benar mendapat tekanan yang berat selama masa pemerintahan Belanda di bawah kepemimpinan Asisten Residen J.H. Knoerle.

Reformasi di bidang hukum (pengadilan) yang dilaksanakan oleh J.H. Knoerle tidak hanya berdampak bagi surutnya pendapatan bagi para kepala pribumi dan anak keturunannya, tetapi juga membawa akibat jatuhnya prestise mereka di dalam masyarakat tradisionalnya. Sebaliknya, J.H. Knoerle menganggap bahwa golongan anak raja (anak keturunan elite pribumi) sangat berbahaya bagi masyarakat, dan merugikan pemerintah Belanda.

Dalam sistem pengadilan sebelumnya, golongan anak raja ini selalu lepas dari jeratan tindak pidana kriminal, meskipun telah melakukan pelanggaran tindak kriminal. Oleh sebab itulah, Knoerle lalu menerapkan sistem pengadilan yang keras terhadap mereka. Beberapa dari mereka ada yang terkena vonis hukuman mati, dan dipecat dari pekerjaannya, serta ada pula yang dibuang ke Pulau Jawa.[19]

Tindakan Knoerle yang terlalu keras terhadap para kepala pribumi dan tradisinya ini jelas bertentangan dengan kebijaksanaan politik pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Dalam hal ini, Komisaris Jendral Van Der Capellen pernah menginstruksikan agar para pegawai Eropa memperkokoh posisi para bupati serta mendukung sistem pewarisan jabatannya. Instruksi itu kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Batavia tertanggal 21 Desember 1827, nomor: 15. Intinya menganjurkan agar para pegawai Eropa menyambut para bupati dan para kepala pribumi lainnnya dengan ramah-tamah, serta memperlakukan dengan penuh hormat sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan serta memupuk rasa persahabatan baik dengan para kepala pribumi maupun dengan rakyat bawahannya.[20]

Tindakan keras yang dilakukan oleh Knoerle ini juga mendapat kecaman dari Francis, pengganti sementara setelah kematian Knoerle. Menurut Francis, penghapusan lembaga adat daerah, seperti penghapusan gelar kepangeranan, serta hak-hak tradisional para kepala pribumi di Bengkulu, tidak hanya memutuskan ikatan pemerintahan tradisional dengan pemerintah Belanda, tetapi juga akan menimbulkan gejolak sosial.[21] Selanjutnya, Francis juga memberikan komentarnya mengenai penyebab terbunuhnya Asisten Residen Knoerle. Dikatakan, bahwa akibat tindakannya yang terburu-buru itu telah menimbulkan berbagai macam persoalan yang dihadapinya, sehingga Knoerle harus menebus dengan nyawanya.[22]

Posisi para kepala pribumi dan anak keturunannya justru semakin tertekan kehidupan tradisionalnya. Intervensi yang terlalu mendalam dalam kehidupan tradisional para kepala pribumi telah menimbulkan sikap antipati. Sikap antipati para kepala pribumi ini jelas sangat merugikan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka eksploitasinya.

Akibat intervensi yang terlalu mendalam terhadap kehidupan tradisional para kepala pribumi serta tindakan yang sewenang-wenang itulah yang diduga kuat telah membawa kematian Knoerle.[23] Peristiwa terbunuhnya Asisten Residen Knoerle ini telah mengundang perhatian serius pemerintah pusat Batavia. Komisaris Jendral Van den Bosch selaku peletak dasar dari sistem tanam paksa pun datang ke Bengkulu untuk mempelajari kasus itu.[24] Setelah dipelajari dengan seksama, akhirnya diputuskan untuk tidak akan mengambil tindakan yang keras terhadap para kepala pribumi dan rakyatnya yang telah terlibat dalam pembunuhan itu. Sebaliknya, van den Bosch menyarankan agar para pegawai Eropa lebih berhati-hati serta bersikap lunak terhadap para kepala pribumi dan penduduk Bengkulu.[25]

Peristiwa 1835, 1838, dan 1857.

Dalam tahun 1835, telah terjadi dua kali peristiwa perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pertama, terjadi pada bulan Mei, rakyat disekitar dusun Tertik telah menghancurkan pos keamanan Belanda yang ada di susun Keban. Perlawanan rakyat terus berlanjut hingga bulan Juni. Sikap anti-pati Radja Malio (Depati Tjinta Mandi) dapat diketahui melalui isi suratnya yang ditujukan kepada Depati Tanjung Erang dan Proatin Benkoeloe Sabha Boekit serta anak-buahnya yang ditulis pada tanggal 26 Juni 1835. Isi suratnya menganjurkan agar tidak bekerja-sama dengan pemerintah kolonial Belanda terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja (kuli). Tampaknya anjuran itu cukup serius karena disertai dengan ancaman, bahwa apabila ada diantara mereka yang masih bekerja-sama dengan Belanda, maka akan bermusuhan dengan Depati Tjinta Mandi yang sudah bersepakat dengan para proatin lainnya.[26]

Sistem kontrol langsung yang dilakukan oleh para ambtenar Belanda tidak saja dapat menimbulkan sikap antipati para kepala pribumi, tetapi juga dapat menimbulkan anti-pati spontan dari penduduk pribumi yang tidak suka ditekan kebebasannya. Insiden terbunuhnya seorang gezag-hebber (penguasa) di Selumah oleh orang-orang Pasyemah yang terkenal sifat kerasnya merupakan salah satu bukti anti-pati spontan penduduk pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Insiden yang menewaskan Tuan Boss itu terjadi pada tanggal 28 Juni 1835, ketika orang-orang Pasyemah yang akan pergi ke Bengkulu (ibukota) ditahan di perjalannya oleh Tuan Boss dan akan dirampas senjata mereka.[27]

Orang-orang Pasyemah memang terkenal sangat keras sejak zaman Inggris di Bengkulu. Sebagai kelompok preman mereka tidak mempunyai pekerjaan selain sebagai pencuri, penyamun, dan perampok yang selalu disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tidak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap menghalanginya. Menurut laporan para kepala pribumi di Selumah, orang-orang Pasyemah di samping telah membunuh Tuan Boss, juga telah merusak dan menyerbu beberapa dusun di Distrik Selumah dan Distrik Talllo. Tindakan brutal yang dilakukan oleh orang-orang Pasyemah itu tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat birokrat kolonial saja, tetapi juga di kalangan kepala pribumi dan penduduk pribumi lainnya.[28]

Perlawanan rakyat pegunungan suku Rejang terhadap Belanda telah terjadi pada tahun 1838, yang mengakibatkan terbunuhnya Asisten Residen Boogard. Perlawanan rakyat suku Rejang terus berlanjut hingga tahun 1857. [29] Perlawanan rakyat dari dusun Tumedak, Tertik, Taba Padang, dan Kelilik juga mengakibatkan tewasnya seorang kapten Belanda yang bernama Deleau yang dikenal angkuh bahkan melecehkan penduduk, terutama para kepala dusunnya (Ginde). Disinyalir tokoh yang berada dibalik peristiwa Tumedak diketahui bernama Rajo Alam, Ginde Sebetok, dan Ginde Ubei.

Peristiwa 1873

Kebijakan politik kolonial Belanda tentang penerapan sistem pajak kepala – “hoodfbelasting” dianggap sebagai pemicu utama timbulnya perlawanan rakyat. Namun demikian, kebijakan politik kolonial Belanda sebelumnya juga memmpunyai andil yang cukup penting dalam memicu gerakan perlawanan anti penjajah.

Penghapusan “regentenbestuur” (pemerintahan bupati) telah mengakibatkan sikap antipati para elite pribumi Bengkulu. Seperti yang terjadi pada Pangeran Muhamad Syah II dari wilayah Sungai Lemau yang telah dibebas tugaskan dari jabatan regent secara resmi melalui Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 5 Desember 1861 La Me yang sifatnya rahasia.[30] Pada tanggal 25 Desember 1862, Pangeran Bangsa Negara juga telah dibebastugaskan dari jabatan Regent Sungai Itam melalui Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 25 Desember 1862, Surat Rahasia La K.[31] Jabatan Regent Sungai Itam itu tetap dibiarkan kosong, hingga Pangeran Bangsa Negara sendiri telah meninggal pada tanggal 6 Januari 1863.[32] Sultan Takdir Kalipa Tullah Syah. Sultan Muko-Muko pun telah dibebastugaskan dari jabatan regent melalui surat Keputusan Pemerintah Hindia – Belanda tertanggal 22 April 1870, nomor. 41.[33]

Dalam tahun 1873, setidaknya tercatat ada dua perstiwa perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan rakyat dari dusun Tanjung Terdana pada bulan April yang dimotori oleh Burniat dan Meradayan nyaris melumpuhkan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Fort Marlborough – bahkan nyaris mengancam nyawa Asisten Residen H.C. Humme. Munculnya perlawanan rakyat Tanjung Terdana, selain dipicu oleh pajak kepala “hoofdbelasting” juga karena kebijakan penghapusan “regenten bestuur” Menurut sebuah sumber, peristiwa penyerangan tersebut dilakukan pada tanggal 18 April 1873. [34]

Demikian juga perlawanan rakyat dari Bintunan yang dipelopori oleh pasirah Mardjati – yang lebih dikenal dengan nama Ratu Samban. Menurut catatan sejarah, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 September 1873 yang menewaskan Asisten Residen Vam Amstel dan Controleur E.F.W. Castens.[35]

PENUTUP

Sesungguhnya, sejarah itu sendiri – history as story (sejarah sebagai kisah) hanyalah bagian kecil dari totalitas rentetan kejadian – history as actually (sejarah sebagai peristiwa) yang begitu cepat berlalu dan tak mungkin terulang kembali. Karenanya, tanpa adanya jejak peristiwa, sejarah nyaris takkan hadir – yang ada mungkin hanyalah berupa dongeng – kronik belaka. Sejarah adalah kronik yang hidup, sedangkan kronik adalah sejarah yang mati, demikian ungkapan dari Beneditto Croce – dan lebih ditegaskan lagi “no document no history”.

Sejarah perlawanan rakyat Bengkulu pada masa penjajahan Inggris (1685-1825) hingga berlanjut pada masa penjajahan Belanda (1825-1842) sebenarnya tak cukup untuk ditulis dalam makalah yang serba amat terbatas ini. Juga diakui bahwa masih minimnya berbagai dokumen sejarah yang membuktikan peristiwa perlawanan rakyat Bengkulu disepanjang sejarahnya, menyebabkan penulisan sejarahnya menjadi kurang lengkap dan kurang detail.

Sayang, jejak – bukti peristiwanya pun sudah banyak yang lenyap ditelan jaman – dan sebagiannya lagi yang masih berjejak nampaknya belum juga tersentuh secara maksimal sebagai warisan sejarah budaya Bengkulu. Oleh karenanya, diperlukan “good will” baik melalui kebijakan pemerintah daerah setempat, maupun kesadaran sejarah masyarakatnya.

Pelacakan dokumen sejarah berupa arsip-arsip yang tersebar diberbagai tempat, amat diperlukan, sehingga penulisan sejarah masyarakat Bengkulu akan semakin lengkap. Dengan kata lain, disarankan kepada pihak pemerintah setempat yang berwenang menangani masalah kearsipan dapat segera melaksanakan kebijakan untuk melacak – mengiventarisasi hingga mengkoleksi berbagai dokumen – arsip yang masih tersimpan diberbagai tempat. Sebagai bahan informasi, arsip khusus Bengkulu yang tersimpan di kantor Arsip Nasional RI dengan kode “Bengkoelen” nomor 38 kondisinya mungkin semakin rapuh dibanding dengan kondisi 15 tahun yang lalu ketika penulis sedang melakukan kajian literatur disana. ——————–(Bengkulu, 17 Mei 2008).