Agussetiyanto’s Blog

  • 01:11:21 am on November 2, 2008 | 0
    Tag:,

    K

    emajemukan dan Adaptasi

    Budaya antar Etnis[1]

    Oleh : Agus Setiyanto [2]

    Mukadimah

    D

    itengah ancaman krisis kebudayaan yang melanda anak bangsa yang bernama Indonesia, dialog kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kanwil Diknas Propinsi Bengkulu, mempunyai nilai yang cukup strategis.

    Meskipun dialog kebudayaan ini sifatnya instansional, paling tidak, media ini dapat dijadikan sebagai wahana penyaluran baik yang bersifat informatif, maupun aspiratif dalam mencermati dinamika kehidupan kebudayaan.

    Dan bisa jadi dialog kebudayaan ini dapat menjadi ajang pembelajaran bersama. Kata van Peursen, bahwa belajar tidak hanya berarti mengetahui sesuatu, tetapi menemukan pemecahan sebuah masalah sosial merupakan bagian dari proses belajar [3]……harapannya.

    Perspektif Kebudayaan 1

    D

    alam perspektif kebudayaan, dapat dicermati bahwa heterogenitas kultural cenderung mapan dalam sebuah masyarakat prularistik. Dan biasanya pula, heterogenitas kultural tersebut bersemi dalam budaya masyarakat yang demokratis.

    Atau paling tidak, masyarakat tersebut cukup terbuka dan adaptabel untuk menerima unsur-unsur budaya yang datang dari luar (berbagai etnis) baik sebagai sahabat, tetangga dekatnya, bahkan kemudian menjadi anggota keluarganya setelah melalui asimilasi budaya.

    Bila heterogenitas kultural ini dapat terpelihara dengan baik, saling menghargai, mendukung, bahkan terintegrasikan dalam nilai-nilai kelokalan, maka dapat menghasilkan produk-produk budaya yang local genius.

    Selanjutnya, bila produk-produk budaya yang local genius ini diberdayakan secara persistensi, maka dapat menjadi bagian dari sebuah identitas/jatidiri, dan sekaligus perekat budaya bangsa. Tentunya dengan catatan, bahwa produk-produk budaya lokal tersebut harus didukung oleh masyarakatnya baik secara vertikal maupun horizontal.

    Dengan bahasa lain, masyarakat tidak sekedar merasa memilki (sense of belonging), tetapi juga merasa bangga (sense of pride) terhadap produk-produk budaya tersebut.

    Namun demikian, perlu dicatat bahwa jatidiri budaya bangsa bukan sekedar kumpulan dari produk budaya lokal. Atau sebaliknya, tidak semua produk budaya lokal merupakan jatidiri budaya bangsa. Sebab, cukup banyak produk lokal yang masih marjinal. Bahkan bisa jadi, produk budaya lokal yang cenderung pada eksklusivisme atau chauvisme dapat terjebak pada persoalan desintegrasi budaya bangsa.

    Barangkali kasus Ambon manise yang berubah jadi Ambon nangise, merupakan kasus heterogenitas budaya yang terkoyak dan sekaligus ancaman desintegrasi budaya bangsa. Karena sebuah kearifan budaya yang disebut “pella gandong” yang sudah mengakar selama ratusan tahun itu, secara mengejutkan telah tercabik-cabik dalam tempo sekejap.

    Pembiaran heterogenitas kultural yang bersemi dalam suatu masyarakat potensi menciptakan krisis kebudayaan, karena biasanya terdapat unsur-unsur budaya yang masih bercorak eksklusivisme maupun chauvinisme saling berbenturan.

    Perkumpulan yang bersifat eksklusif kedaerahan yang bertumpu pada rasa kedaerahan semata, jelas tidak menunjang pengintegrasian bangsa, kata seorang pakar budaya seperti Soerjanto.[4]

    Perspektif Kebudayaan 2

    S

    etiap generasi berusaha mengukir sejarah dan kebudayaannya sendiri… walau yang sering terjadi, generasi senantiasa datang silih berganti, sementara kebudayaan masyarakatnya konstan. Itulah yang namanya pola tata laku yang diwariskan (baca : tradisi)[5], yang secara persistensi “natuurlijk” cenderung bergerak lamban, karena proses enkulturasi (proses pembudayaan)

    Proses sebuah tradisi sangat dipengaruhi oleh daya dukung persepsi dan responsi masyarakatnya. Bila sebagian besar lapisan masyarakat masih mendukung beredarnya sebuah produk tradisi, maka tradisi tersebut bakalan kuat dan tahan lama menjadi sebuah local genius 6 yang membumi.

    Dan apakah setiap produk budaya itu dapat dimaknai sebagai kearifan budaya ?…..Tidak semuanya ! tidak semua produk budaya itu sebuah kearifan budaya. Dengan kata lain, sebuah produk budaya bisa jadi dikatai orang lain bukan sebuah kearifan budaya , melainkan kezaliman budaya.

    Sebab, kearifan budaya tidaklah dapat diukur oleh kuat dan tahan lamanya dari masyarakat pendukungnya. Dengan bahasa lain, kearifan budaya merupakan sebuah proses kesadaran bersama dalam masyarakat pendukung kebudayaan atas dasar hubungan sinerjis yang lebih bersifat horizontal-oriented. Meminjam istilah Legg, hubungan yang bersifat horizontal-oriented, hanya berlaku jika terjadi proses pertukaran sumber daya yang masing-masing memilki nilai yang sama dan seimbang. 7

    Sebaliknya, jika hubungan yang dibangun lebih bersifat vertical-oriented, maka akan melahirkan sebuah bangunan yang sering disebut sebagai hegemonik budaya.

    Nilai-nilai hegemonik budaya tersebut sampai sekarang masih beredar dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan menegara. Dan budaya hegemonik mampu mendorong potensi terjadinya monopoli kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Semakin besar tingkat hegemoninya, semakin besar pula monopoli kekuasaannya. 8

    Fenomena ini terlihat jelas pada era orde baru dan masih berkelanjutan hingga di orde reformasi ini. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin banyak jabatan yang disandangnya meskipun itu tidak korelatif dengan bidang pengalaman dan keahliannya.

    Jabatan ganda (rangkap) ini tampaknya sudah sedemikian membudaya hingga ada kesan yang kurang afdol bila seorang pejabat tinggi tidak punya banyak jabatan. Maka biasanya diikuti pula dengan budaya nderekmukti (numpang kekuasaan). Bahkan seseorang istri dapat memili jabatan karena terkait dengan posisi suaminya.

    Sikap mental seperti nderek ngerso dalem (mengikuti kehendak pimpinan), rasa sungkan lan pekewuh marga drajat (rasa rendah diri dan malu karena pangkat), rasa kualat wedi kesiku (rasa takut yang irasional), dan sejenisnya hingga kini masih beredar, terutama dalam bahasa wong cilik sikap mental yang serba inferriority tersebut jelas tidak menguntungkan wong cilik dalam budaya patron-klien, karena tidak terjadi pertukaran sumber daya yang balance.

    Sementara itu, dalam bahasa budaya para abdi dalem (pegawai), juga masih beredar sikap mental seperti : nenggo dawuh dalem-nderek dawuh dalem (menunggu perintah atasan-menurut perintah atasan), rasa gede ing pamrih asok glodong pangereng-areng golek pangalembana (suka pamrih), menduwur nyungkur mengisor mletet (ke atas menjilat kebawah menendang), dan sejenisnya.

    Perspektif Kebudayaan 3

    S

    ebuah kebudayaan bisa bangkrut apabila sebagian besar masyarakatnya sudah jenuh dan kemudian mulai berpaling pada yang lain. Atau bisa jadi, kebangkutran kebudayaan tersebut diakibatkan oleh intervensi kelompok elite politik pemegang monopoli kekuasaan.

    Kebangkrutan kebudayaan yang disebabkan baik atas kesadaran masyarakat, maupun oleh para elite selaku Agent of Cultural Change membawa implikasi logis terjadinya sebuah proses kebudayaan yang disebut detradisionalisasi.

    Dengan kata lain, detradisionalisasi yang disebabkan atas kesadaran masyarakat dapat diterjemahkan dalam bahasa kebudayaan sebagai proses penanggalan tradisi lama oleh sebagian besar lapisan masyarakat yang dianggap sudah tidak dipakai karena tidak adaptif dengan tuntutan zamannya. Dan dipastikan tradisi tersebut bakal gehel op al (lenyap) dengan sendirinya.

    Lalu timbulah sebuah pertanyaan, sudah siapkah masyarakat kita untuk melakukan gerakan detradisionalisasi terhadap produk-produk warisan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman ? Bagi masyarakat grass-root (lapis bawah) selaku konsumennya, tentunya tidak menjadi persoalan, sementara, bagi kaum mullah (elite politik), bisa jadi enggan melepaskan begitu saja, sebab bisa mengancam status quonya.

    Terlepas dari siap atau belum siapnya sikap mental masyarakat kita, bahwa proses detradisionalisasi terhadap produk-produk budaya yang berbau patrimonik – feodalistik perlu dilakukan. Sebab produk budaya itu tidak saja berindikasi kuat serta berpotensi menebarkan bibit-bibit KKN, tetapi juga dapat menggiring masyarakat dalam alienasi kultural yang berujung pada proses pembodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.

    Diakui, proses detradisionalisasi memang cenderung lambat, bahkan sangat lambat. Dan hannya atas dasar kesadaran kebudayaan dari para pendukungnya, detradisonalisasi dapat berjalan lancar.

    Yang menjadi persoalan, masih perlukah produk-produk lama (adat istiadat) dipertahankan seperti adanya, ataukah ditinggalkan karena tidak sejalan dengan derap langkah pembangunan dan moderinisasi ? Menurut Hans, selama masih berfungsi dan mempunyai kegunaan, adat istiadat perlu dipertahankan, agar pembanguan tidak akan mengasingkan orang dari lingkungannya sendiri. 9

    Perspektif Kebudayaan 4

    M

    emang tak semuanya produk warisan budaya yang tradisional-patrimonial itu ademokratis dan berindikasi KKN. Dengan kata lain, masih dapat dilacak kembali produk-produk warisan budaya lokal tradisional yang sangat demokratis, meskipun telah diporak-porandakan oleh sistem budaya politik kolonial, maupun oleh sistem budaya pemerintahan kita sendiri (sebut saja orla-orba, bukan mongkin orde kini).

    Misalnya, di Aceh sekitar abad ke 17 sudah mengenal budaya demokratisasinya yang tertuang dalam ungkapan : adat bak po teumeureuhom, hukom bak syah kuala (hukum adat dibawah sultan, dan hukum syariah dibawah para ulama)10; Masyarakat Minang juga pernah akrab dengan budaya demokrasinya : duduak samo tinggi, tagak samo rendah”, “adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah11. Masyarakat batak mengenal budaya ”dalihan natolu12 nya. Masyarakat Bugis, Makassar mengenal konsep budaya “manngele pasang, massolompawo” (kedaulan dari bawah, dan pengayoman dari atas)13; Masyarakat Jawa mengenai konsep budaya, “desa mawa cara, negara nawa tata”, Masyarakat Bengkulu juga mengenal semangat budaya ”seio sekato”, “sekundang setungguan“ , “ mufakat rajo-rajo Penghulu”, dan lain sebagainya.

    Sayang, produk-produk budaya tersebut telah terkoyak oleh sistem politik kolonial, intevensi pemerintah melalui UU no. 5 tahun 1979 melalui sistem Pemerintahan Desa. Dan untuk membangun kembali kearifan budaya yang telah terkoyak tersebut diperlukan retradisionalisasi.

    Retradisionalisasi memerlukan sponsor dari berbagai lapisan masyarakat pendukung kebudayaan, terutama lapisan masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan.14 Meskipun proses rekontruksi tradisi (pembudayaan kembali) ini juga mengalami hambatan (terlebih kalau sengaja dihambat), tetapi masih lebih lancar dan mudah dibandingkan dengan proses detradisionalisasi.

    Srategi kebudayaan juga bisa ditempuh melalui jalan tol, misalnya menghapus kembali UU yang mengatur tentang sistem pemerintahan desa yang cenderung telah terbukti merusak sistem demokratisasi masyarakat dan kebudayaannya, menghidupkan, atau memodofikasi pranata sosial budaya lainnya yang berpotensi menyuburkan proses budaya demokrasi.

    Perspektif Kebudayaan 5

    D

    alam kacamata kebudayaan, masyarakat Indonesia masuk kategori masyarakat serba prismatis….(masyarakat transisi). Masyarakat yang serba prismatis ini selalu menampakkan dualisme budaya. Ibarat orang yang sedang berjalan, kaki kanannya sudah melangkah kealam modern, sementara kaki kiri masih menginjak alam tradisional.

    Tentu saja hal ini berpengaruh dalam menyikapi perubahan-perubahan zaman, termasuk kearifan budaya terhadap aspek lingkungannya.

    Namun, tidaklah berarti bahwa masyarakat yang masih hidup didalam tradisonal ini harus teralienasi dalam kebudayaannya. Dengan bahasa lain, modernitas zaman tidaklah harus mengabaikan nilai-nilai lama yang sudah mengkristal menjadi sebuah produk budaya yang lokal genius. Sebab modernitas zaman pada hakekatnya adalah nilai-nilai dasar yang penerapannya harus disesuaikan dengan latar belakang budaya dan pandangan suatu bangsa.15

    Pengabdian terhadap nilai-nilai lama yang sudah mengakar bisa berakibat gagalnya sebuah pembangunan. Gagalnya kebijakan pembangunan Proyek Waduk Kedung Ombo (1985-1993)16 ; kasus pengawasan tanah di Bima17 ; dan kasus-kasus perusakan lingkungan yang serupa merupakan bukti terhadap pengabaian nilai-nilai tradisonal.

    Bahkan seorang budayawan seperti Muchtar Lubis pun pernah mengingatkan lewat tulisannya yang berjudul : Budaya dan Perusakan Hutan. Menurutnya, dalam kebudayaan masyarakat masa lampau, ada kearifan dan hubungan yang erat dengan alam sekelilingnya. Ada hutan yang tak boleh ditebang, lubuk yang tak boleh diambil ikannya….dan kearifan tersebut memiliki nilai kedamaian dan berkesinambungan dengan sumber hidup manusia dan lingkungan hidupnya. 18

    Untuk lebih memperjelas peta permasalahan dalam dialog kebudayaan ini, tidak ada salahnya jika dibahas secara sekilas masalah pluralisme budaya Bengkulu di tengah modernitasnya zaman.

    Bengkulu dan Pluralisme Budaya

    S

    ecara geografis, Bengkulu boleh dibilang masuk dalam kategori wilayah periferal. Dan kategori periferal, tidaklah cenderung ekslusif ataupun esoteris. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, Bengkulu justru menjadi ajang pelarian kaum migran dari berbagai etnis, baik etnis domestik (Bugis, Madura, Jawa, Melayu, Minang, Aceh, Bali, Nias dan lain-lain), ataupun etnis manca (Eropa, Afrika, India, Cina, Persia,, Arab dan lain-lain). Dan mereka (para migran) itu berlatar belakang kelas sosial yang bervariatif. Ada yang dari kelas adel (bangsawan), ambtenaar (pegawai), legger (tentara), handelaar (pedagang), hingga slaven (budak).19

    Setelah terjadi kontak sosial yang cukup intens dengan masyarakat setempat (baca : masyarakat Bengkulu), benturan sosio-koltural pun tak terelakan. Benturan sosio-kultural tersebut telah membawa implikasi proses enkulturasi baik secara akulturatif maupun asimilatif dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Bengkulu. Dan tentunya kelancaran proses pembudayaan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi dari masyarakat.

    Pengertian adaptasi disini, tidak sekedar kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi harus menjadi entitas dari kebudayaannya. Apa kata Hans J Daeng : “Dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seseorang membawa serta norma-norma yang mengendalikan tingkah laku dan peran yang dimainkannya.” 20

    Adaptasi sosio-kultural yang relatif lama membuka kesempatan membangun koloni (perkampungan atau pemukiman) yang namanya sering didasarkan atas genealogis etnisnya, seperti: Kampung Melayu, Kampung Cina, Kampung Bali, Kampung Aceh, Kampung Jawa, dan lain-lain. Disamping itu, ada juga nama-nama tempat / wilayah menunjukkan identitas etnis seperti Kerkap, Manna, Talo dan lain-lain.21

    Berbagai sebutan, gelar atau jabatan seperti pangeran, kalipa, daing, radin, sultan, pasirah, pemangku, pembarab, depati, ginde, perowatin, penghulu, datuk syabandar, puggawa lima, dan lain-lain, yang pernah populer dalam masyarakat Bengkulu juga menunjukkan keragaman corak dari berbagai budaya masyarakatnya.

    Tradisi bimbang (Malim, Melayu, maupun Ulu)22, perkawinan adat Jujur, semendo, tabot, dan pranata-pranata, serta bentuk-bentuk ritual yang lain, juga mewarnai keragaman budaya masyarakat Bengkulu.

    Dan tentu saja berbagai ragam bahasa, sastra, kesenian, perumahan, pakaian, peralatan, serta wujud fisik lainnya (Rejang, Pasemah, Lembak, Serawai, Melayu, Muko-muko dan lain-lain)23 pun memiliki kontribusi yang sangat berharga dalam memperkaya identitas budaya masyarakat Bengkulu.

    Itulah kiranya yang mewarnai peta budaya masyarakat Bengkulu yang multi kultural dan juga multi etnis, meskipun diakui banyak bagian yang teralienasi telah sirna ditelan era, ataupun teralienasi di tengah percaturan budaya.

    Penutup

    S

    ejauh yang bisa diamati, keragaman budaya pada masyarakat Bengkulu yang terus bersemi hingga kini belum menampakkan gejala yang menjurus pada desintegrasi bangsa.

    Keragaman budaya tersebut lebih cenderung mengintegrasikan diri dalam nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan seperasaan. Banyak contoh yang bisa dikemukakan baik dari bidang kehidupan (pemukiman yang heterogen, perkawinan eksogami, kepranataan tak mengacu pada putra daerah, kebahasaan saling menggunakan, kesenian kreatif dan lain-lain) yang tidak menunjukkan corak eksklusivisme.

    Kalaupun ada berbagai perkumpulan baik atas warna kesukuan, kealmamateran, keilmuan, kesenian, keagamaan, dan lain-lain, umumnya lebih diorientasikan pada pengelolaan kerukuan bersama dan kesejahteraan antar anggotanya.

    Salah satu contoh yang menarik, yaitu adanya sebuah perkumpulan kesenian khas suatu daerah asal Jawa yang disebut Kuda Kepang, yang anggotanya campuran dari berbagai suku (Jawa, Rejang, dan Batak). Konon kabarnya, kesenian tersebut masih tetap terpelihara di Curup (Rejang Lebong).

    Wassalam !

    Tengah Padang, Bengkulu, 12 Juli 2001

    DAFTAR PUSTAKA

    Daeng, Hans, J. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

    Dove, Michel R. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

    Francis, E. A Commentative Digest of the law of the Natives of the part of the Fort Marlborough and practised in the Court of the Presidency, 1829.

    Kuntowijoyo, Budaya Dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara wacana, 1987.

    Legg, Keith R. Tuan , Hamba, dan Politisi. (penterjemah: Afan Gafar). Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

    Lubis, Mochtar. Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

    Mattulada. Demokrasi dalam Perspektif Budaya Bugis-Makassar. Yogyakarta: LKPSM, 1996.

    Poespowardojo, Soerjanto. Strategi Kebudayaan. Jakarta: Gramedia, 1989.

    Sjamsuddin, Nazaruddin. “Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Aceh”, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara I. Yogyakarta: LKPSM, 1996.

    Suriasumantri, Jujun S. Masalah Sosial Budaya Tahun 2000 Sebuah Bunga Rampai. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

    Sutan Kedir, Oendang-oendang Peratoeran Bimbang Radja-Radja dan raden-raden jang terpakei dalam Residensi Benkoelen. Martinus-Nijhoff, 1912.

    Van Peursen, C.A. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1985.

    Vinne, L. van der. Benkoelen zoo als het is, en de Benkoelezen zoo als zij zijn . Batavia: TNI, 1843.

    Wuisman, J.J.J. Sociale Verandering in Bengkulu: Een Cultuur Sociologische Analyse. Leiden: Foris Publications Holland, 1985.

    Dialog Kebudayaan

    Kemajemukan dan Adaptasi

    Budaya Antar Etnis

    Penulis

    Agus Setiyanto

    Cetakan Pertama, Juli 2001

    Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

    All Rights Reserved

    Disain Cover : Ade Kurnia

    Gambar Cover :

    Lukisan Fort Marlborough Abad ke 18

    Penerbit :

    Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)

    Bengkulu Press

    Jl. Letkol Iskandar no. 22- Telp. (0736) 341075

    Tengah Padang – Bengkulu – Indonesia

    Kerja sama dengan

    Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu

    Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu

    ISBD 2001-1207-01-05

    1 7 9

    INFORMASI BUKU TENTANG BENGKULU

    1. ELITE PRIBUMI BENGKULU (BALAI PUSTAKA: 2001) KARYA : AGUS SETIYANTO.

    2. BUSERAH SATU (KUMPULAN ARTIKEL BUDAYA, SENI, DAN SEJARAH) BENGKULU (LEMLIT UNIB PRESS: 2001). KARYA : AGUS SETIYANTO.

    3. BUSERAH DUA (KUMPULAN ARTIKEL BUDAYA, SENI, DAN SEJARAH) BENGKULU (LEMLIT UNIB PRESS: 2001). KARYA : AGUS SETIYANTO.

    HUBUNGI :

    · TOKO BUKU MEDIA (SUPRAPTO, BENGKULU).

    · TOKO BUKU MAGEK JAYA (SUPRAPTO, BENGKULU).

    · AGUS SETIYANTO (JL. LETKOL ISKANDAR NO.22, TENGAH PADANG – BENGKULU

    TELP. (0736)- 341075 – HP. 0811734994.


    [1] Artikel ini disampaikan dalam acara “Dialog Kebudayaan” yang diselenggarakan oleh Kanwil Diknas Prop. Bengkulu, 23 Juli 2001 di Curup – Bengkulu,.

    [2] Staf Pengajar Fisipol UNIB, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Bengkulu.

    [3] C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 1985:156.

    [4] Soerjanto Poespowardojo, Strategi kebudayaan. Jakarta: Gramedia, 1989: 241-242.

    [5] van Peursen menterjemahkannya sebagai pewarisan norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta yang dapat diuabh sesuai dengan aneka ragam perbuatan manusianya (van Peursen), Ibid., hlm .11.

    6 Local genius diterjemahkan sebagai unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang memiliki kemampuan defensif, akomodatif, serta integratif terhadap unsur-unsur budaya luar (Soerjanto Poespowardojo, Strategi Kebudayaan).Jakarta: Gramedia, 1989:120.

    7 Keith R. Legg, Tuan , Hamba, dan Politisi. (Penterjemah: Afan Gafar). Jakarta: Sinar Harapan, 1983:12.

    8 Pemegang monopoli kekuasaan oleh Mosca dimasukkan dalam “kelas yang memerintah”. Gaetano Mosca, The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica). New York and London Mc Graw-Hill Book Company Inc, 1959:50.

    9 Hans J. Daeng. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000:87-88.

    ansHa

    10 Nazaruddin Sjamsuddin. “Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Aceh”, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara I. Yogyakarta: LKPSM, 1996:42-43.

    11 Ibid. hlm. 142.

    12 Ibid., hlm. 94-96.

    13 Mattulada. Demokrasi dalam Perspektif Budaya Bugis-Makssar. Yogyakarta: LKPSM, 1996:36.

    14 Kuntowijoyo. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987:30-31.

    15 Jujun S. Suriasumantri. Masalah Sosial Budaya Tahun 2000 Sebuah Bunga Rampai. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987:49-50.

    16 Atas Nama Pembangunan, Bank Dunia dan Hak Azasi Manusia di Indoensia. Jakarta: ELSAM, 1995:69-130.

    17 Jeffrey D. Brewer. Penggunaan Tanah Tradisional dan Kebijaksanaan Pemerintah di Bima, Sumbawa Timur. Dalam “Michel R. Dove. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985:163-184.

    18 Mochtar Lubis, Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992: 259

    19 E. Francis, A Commentative Digest of the law of the Natives of the part of the Fort Marlborough and practised in the Court of the Presidency, Afschrift, 1829 (Arsip Nasional RI, no.B:13); L. van der Vinne, Benkoelen zoo als het is, en de Benkoelezen zoo als zij zijn. Batavia: TNI, 1843:558-564).

    20 Hans J, Daeng. op.cit., hlm. 44.

    21 Kerkap berasal dari kata Belanda, “Kerkhof (tempat pekuburan orang-orang Belanda). Sedangkan Manna dan Talo adalah pengaruh bahasa Bugis. Manna, artinya tempat peyimpanan barang-barang pusaka, sedangkan Talo mengingatkan kita pada nama kerajaan Gowa , dan Tallo di Sulawesi Selatan.

    22 Sutan Kedir, Oendang-oendang Peratoeran Bimbang Radja-Radja dan Raden-Raden Jang Terpakei Dalam Residensi Benkoelen, NADBG, Deel. XIX. ‘s-Gravenhage: Martinus-Nijhoff, 1912.

    23 Menurut Wuisman, Suku Rejang dan Pasemah banyak memiliki pola persamaannya (Sociale Verandering in Bengkulu: Een Cultuur Sociologische Analyse. Leiden: Foris Publications Holland, 1985:7-9).

    Iklan
     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: